Rumah Sri Mulyani Dijarah, Direktur Eksekutif Celios: Anomali, Masak Bisa Jadi Sasaran Amuk Massa?

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengaku heran terhadap terjadinya aksi penjarahan di rumah milik Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, aksi penjarahan di rumah pejabat sekelas Menteri Keuangan, baru kali ini terjadi dalam kurun waktu setidaknya satu dekade terakhir.

Hal tersebut disampaikan Bhima saat menjadi narasumber dalam program Kompas Bisnis yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (3/9/2025).

"Saya juga bingung, karena di dunia ini di semua negara tidak ada satu pun kejadian ya, akhir-akhir ini, dalam 10 tahun terakhirlah, rumah menteri keuangan itu jadi sasaran amuk massa," kata Bhima.

"Itu enggak pernah ada historinya terutama dalam konteks Indonesia," imbuhnya.

Rumah pribadi Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan oleh massa tak dikenal, Minggu (31/8/2025) dini hari.

Aksi penjarahan terjadi dalam dua gelombang: pertama sekitar pukul 01.00 WIB dan kedua sekitar pukul 03.00 WIB.

Video rumah Sri Mulyani dijarah pun sempat beredar di media sosial.

Saat kejadian, wanita yang menjabat sebagai Menteri Keuangan RI sejak 2016 itu tidak ada di rumah.

Massa ramai-ramai menggondol barang-barang dari dalam rumah Sri Mulyani, di antaranya televisi, lukisan, pakaian, hingga piring.

Kondisi rumah pasca-penjarahan porak poranda.

Baca juga: Kisah di Balik Lukisan Karya Sri Mulyani 17 Tahun Lalu yang Dijarah, Sosok Penjarah Terekam Kamera

Rumah Sri Mulyani menjadi satu dari beberapa rumah pejabat yang menjadi target aksi penjarahan di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di pekan terakhir Agustus 2025 sebagai reaksi atas isu ketimpangan sosial dan tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21), yang dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025) lalu.

Anomali

Bhima menilai, peristiwa penjarahan di rumah Sri Mulyani adalah sebuah anomali (penyimpangan, red), yang mengindikasikan adanya risiko keamanan di Indonesia.

"Semarah-marahnya publik itu, paling mentok dia aksinya kan di DPR, aksinya di depan Istana Negara. Tapi kali ini berarti kan ada anomali," ujar pengamat ekonomi yang meraih gelar master dari University of Bradford tersebut.

Pria yang menguasai bidang makroekonomi dan evolusi ekonomi digital ini menyiratkan, jika sekelas rumah Menteri Keuangan di Indonesia saja bisa dijarah, maka sektor keamanan negara dipertanyakan.

Hal ini, kata Bhima, bisa memengaruhi reputasi negara di mata investor asing.

Menurutnya, posisi Menteri Keuangan RI setara dengan Wakil Presiden atau RI2, sehingga harus mendapat perlindungan dan penjagaan yang ketat.

"Anomali apa? Bahwa posisi Menteri Keuangan yang penuh risiko, posisi Menteri Keuangan yang, oke ada blundernya, tapi bagaimana pun juga Menteri Keuangan ini sebenarnya RI2," tutur Bhima.

"Saya bisa bilang Menteri Keuangan adalah RI2. Dia harus dilindungi dan dijaga oleh Presiden dengan semua kekuatan," jelasnya.

"Karena ini reputasi, reputasi dari investor, reputasi dari pelaku usaha, investor asing yang mau masuk, credit rating juga atau pemeringkat utang, lembaga internasional, mitra itu, sekarang melihat, 'Ini gimana ya Indonesia, ada rumah menteri keuangan itu dijarah,'" tambahnya.

"Berarti ini seolah Menteri Keuangan itu dibiarkan untuk menjadi korban dari massa yang marah, itu enggak boleh gitu ya," imbuh Bhima.

"Jadi semua eksekutif, pembantu. Ini kan masalah masalah keamanan, masalah security. Dan saya kira nih tekanan ke depan dari pengelolaan APBN terutama makin berat," katanya.

Bhima menegaskan, penjagaan dan keamanan terhadap semua menteri, termasuk Menteri Keuangan RI, seharusnya menjadi prioritas utama ke depannya.

"Maka, enggak boleh lagi ada kejadian di mana keamanan pembantu presiden, khususnya Menteri Keuangan itu, menjadi bukan prioritas. Ini kita juga cukup kecewa dengan kejadian kemarin," tegasnya.

Rumah Menteri Keuangan RI Dijarah, Jaminan Keamanan bagi Investor Dipertanyakan

Bhima juga menyebut, dijarahnya rumah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, mencerminkan ketidakpastian akan jaminan keamanan bagi investor asing untuk menanam modal ke Indonesia.

"Jadi kan kalau Rumah Menteri Keuangan saja diserang, dijarah begitu, apa jaminan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia?" tanya Bhima, retoris.

"Apalagi investor nanam modalnya untuk 30 tahun, 40 tahun ke depan," lanjutnya.

Ketiadaan jaminan keamanan nasional, kata Bhima, jelas memengaruhi daya saing Indonesia untuk menarik investor asing.

Sehingga, Bhima berharap, aksi penjarahan di rumah menteri tidak terulang lagi, karena hal tersebut bisa memengaruhi citra Indonesia di mata internasional.

"Nah, ini kan masuk pada masalah daya saing. Daya saing itu salah satunya adalah stabilitas politik dan salah satu masalah daya saing adalah soal masalah faktor keamanan," papar Bhima.

"Keamanan bagi siapa? Bagi seluruh warga negara. Bukan hanya menteri, tapi juga seluruh warga negara. Jadi, kejadian kemarin harapannya adalah kejadian terakhir," tambahnya.

"Enggak boleh terulang lagi karena itu menjadi citra yang sangat buruk bagi dunia internasional juga," pungkasnya.

Sekilas tentang Celios

Celios adalah singkatan dari Center of Economic and Law Studies, sebuah lembaga independen yang berbasis di Jakarta, serta fokus pada hukum dan ekonomi, khususnya analisis makro-ekonomi, moneter, transisi energi, dan tata kelola mineral kritis Indonesia.

Dikutip dari laman resmi celios.co.id, think tank atau wadah pemikir Celios bertujuan untuk menjadi lembaga penelitian yang kredibel berdasarkan independensi, kualitas, pendekatan interdisipliner untuk melawan krisis iklim dan ketidaksetaraan.

Berikut daftar misi yang dibawa Celios:

1. Aktif dalam jaringan internasional untuk kolaborasi riset berkualitas tinggi tentang transisi energi, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi restoratif. 
2. Memperkuat suara masyarakat adat, pekerja, dan masyarakat lokal yang terdampak industri pertambangan. 
3. Meningkatkan kesadaran akan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat melalui riset dan kolaborasi lokal. 
4. Berinteraksi dengan pemerintah daerah melalui bantuan teknis yang inklusif dan berkelanjutan untuk diversifikasi ekonomi, terutama di kawasan pertambangan dan kawasan industri. 
5. Membantu memperkuat ruang publik melalui riset ekonomi dan kebijakan publik. 
6. Menyediakan litigasi strategis untuk memastikan transisi energi yang adil melawan solusi palsu. 
7. Menjamin masa depan ekonomi digital yang lebih inklusif di Indonesia.

(Tribunnews.com/Rizki A.)