Kepala BGN Curhat ke DPR soal Program Makan Bergizi Gratis: Sudah 2 Bulan Kami Kerja 15 Jam Sehari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa timnya telah bekerja hingga larut malam selama hampir dua bulan terakhir demi mempercepat pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sudah hampir dua bulan kami kerja dari pukul 08.30 pagi sampai jam 11 malam untuk percepatan seluruh SPPG dan mitra yang mendaftar di portal,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (8/9/2025).

Dadan menyebut, hingga kini sebanyak 7.477 dapur SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. 

Namun masih ada lima kabupaten yang belum memiliki SPPG aktif, di antaranya Mahakam Ulu (Kaltim), Maybrat dan Tambrauw (Papua Barat Daya), Sumba Tengah (NTT), serta Pegunungan Arfak (Papua Barat).

Menurut Dadan, jumlah SPPG sangat menentukan penyerapan anggaran MBG. Ia menjelaskan, satu dapur SPPG dapat menyerap anggaran hingga Rp1 miliar per bulan.

“Kalau ada 7.000 SPPG, maka Rp7 triliun terserap. Target kami September ini bisa capai 14.000 SPPG dengan potensi penyerapan Rp19,63 triliun,” jelasnya.

Baca juga: Anggota DPR Usul Siswa yang Keracunan MBG Terima Santunan dari Pemerintah

Program MBG sendiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. 

Namun, Dadan menegaskan bahwa pembangunan dapur SPPG tidak menggunakan dana APBN, melainkan sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

“Perlu kami tegaskan, infrastruktur dapur MBG tidak dibiayai APBN. Dana APBN yang terserap sebesar Rp10,3 triliun murni untuk intervensi pemenuhan gizi,” katanya.

Dadan juga menyebut bahwa saat ini terdapat hampir 19.000 titik dapur yang sedang dalam tahap persiapan operasional dan tersebar di 510 kabupaten serta 7.200 kecamatan.