Kala Ponpes di Indonesia Capai Lebih dari 40 Ribu, tapi yang Punya IMB Tak Sampai 1 Persen

TRIBUNNEWS.COM - Tragedi robohnya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata menyingkap fakta mencengangkan lainnya terkait izin pendirian bangunan atau yang kini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di berbagai ponpes.

Sebagai informasi pergantian istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sementara fakta mencengangankan yang dimaksud yaitu sedikitnya ponpes yang memiliki PBG di mana ternyata hanya berjumlah 50 ponpes.

Hal ini diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, Minggu (5/10/2025).

"Karena di seluruh Indonesia Raya hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum," kata dia.

Ketika merujuk dari pernyataan Dody, maka ponpes di seluruh Indonesia yang memiliki PBG tidak sampai 1 persen dari total keseluruhan.

Baca juga: Update Korban Robohnya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: 26 Orang Meninggal, 38 Masih Pencarian

Pasalnya, berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag) dikutip dari laman resminya pada Senin (6/10/2025), total ponpes mencapai 42.391.

Adapun mayoritas ponpes berdiri di Pulau Jawa yakni sebanyak 33.057. Sementara, provinsi dengan ponpes terbanyak adalah Jawa Barat yaitu sejumlah 12.977.

Sehingga, ketika menggunakan hitungan kasar, ponpes yang memiliki PBG hingga saat ini hanya 0,11 persen.

Kembali lagi ke pernyataan Dody, dia menuturkan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kemenag terkait pengurusan PBG di ponpes.

"Nah, itu PBG kewenangannya tidak di pemda, kita koordinasi Kemendagri dan Kemenag. Karena ponpes di bawah Kemenag," kata Dody.

Lebih lanjut, mengenai tragedi di Ponpes Al Khoziny, Dody mengungkapkan masih enggan untuk membahas bersama Kemenag soal pembangunan kembali musala yang ambruk tersebut.

Selain itu, Dody juga masih merasa belum tepat untuk berdiskusi dengan Kemenag soal digalakannya sosialisasi soal kepengurusan PBG di ponpes seluruh Indonesia.

Dia mengatakan pihaknya masih menghormati proses evakuasi terhadap para korban.

"Tapi sekarang kan fokusnya masih tanggap darurat di sana tuh. Kalau sudah selesai kita akan duduk bersama dengan Menteri agama dan Menteri dalam negeri mensosialisasikan kepada pemda dan seluruh ponpes-ponpes perlunya PBG, harus sertifikasi laik bangunan," kata dia.

Mushala Ponpes Al Khoziny Tak Milik PBG

Nyatanya, mushala di Ponpes Al Khoziny tidak memiliki PBG. Adapun hal ini diungkap oleh Bupati Sidoarjo, Subandi pada Senin (29/9/2025) lalu.

Dia mengatakan hal itu diketahui setelah dirinya melakukan konfirmasi ke pihak ponpes.

Subandi menjelaskan adanya pelanggaran dalam pendirian bangunan, khususnya pembangunan ponpes ataupun masjid milik ponpes kerap ditemukan di Kabupaten Sidoarjo.

Ia mengungkapkan pengurusan izin seperti PBG baru dilakukan setelah pembangunan selesai.

"Jadi banyak pondok (pesantren) itu kadang bangun masjid, pondok, kadang dia tidak mengurus IMB-nya (PBG) dulu, langsung bangun. Baru selesai (membangun), izin-izin ini baru selesai termasuk IMB ini harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar," katanya

Terkait mushala yang ambruk, Subandi mengatakan bahwa sebenarnya bukanlah bangunan baru, melainkan pihak ponpes melakukan bangunan ditinggikan.

Dia mengatakan mushala tiga lantai tersebut disebut baru saja selesai dicor.

"Ini bangunan melanjutkan, ini saya tanyakan izin-izinnya mana, tetapi ternyata nggak ada. Tadi ngecor lantai tiga, karena konstruksi tidak standar, jadi akhirnya roboh," kata Subandi.

Cara Mengurus PBG

PBG merupakan perizinan yang diberikan pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Adapun fungsi dari PBG yakni demi memastikan bangunan gedung telah berdiri sesuai dengan standar teknis yang sudah digunakan.

Untuk mengurus PBG, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut dokumen yang harus dipenuhi dikutip dari laman Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG):

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS); 
• Dokumen kepemilikan tanah (sertifikat); 
• Informasi Tata Ruang (ITR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); 
• Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (apabila tanah bukan Hak Milik); 
• Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL); 
• Data penyedia jasa perencana konstruksi atau arsitek berlisensi; 
• Masterplan atau siteplan dari kumpulan bangunan gedung kolektif (apabila permohonan bangunan kolektif) 
• Gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrikal plumbing/MEP (tampak, denah, potongan, dan detail); 
• Spesifikasi teknis bangunan (arsitektur, struktur, dan MEP); 
• Informasi tentang hasil penyelidikan tanah atau sondir (untuk bangunan minimal 3 lantai atau lebih); 
• Perhitungan teknis bangunan (untuk bangunan minimal 2 lantai atau lebih).

Setelah syarat terpenuhi, berikut tahapan dalam mengurus PBG.

1. Pemohon membuat akun untuk mengajukan PBG melalui situs https://simbg.pu.go.id/;
2. Pilih layanan permohonan PBG; 
3. Pemohon mengisi data diri, data bangunan, data tanah, dan data umum terkait;
4. Pemohon mengunggah dokumen dan ketentuan teknis terkait informasi perencanaan teknis bangunan; 
5. Verifikator dari dinas teknis setempat akan memeriksa dan meverifikasi kelengkapan keseluruhan dokumen yang diajukan pemohon; 
6. Apabila dokumen telah memenuhi seluruh persyaratan PBG, maka permohonan akan dirapatkan dengan Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Penilai Teknis (TPT); 
7. Penetapan nilai retribusi daerah; Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat; 
8. Pembayaran retribusi daerah oleh pemohon PBG; Penerbitan PBG oleh DPMPTSP setempat.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta)