Pasca-Robohnya Ponpes Al-Khoziny, Pemerintah Bentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangungan Pesantren.

Satgas tersebut beranggotakan gabungan Kementerian/Lembaga yang akan mengaudit dan merehabilitasi keamanan gedung pesantren.

Baca juga: Menteri PU: Baru 51 Ponpes yang Kantongi Izin Mendirikan Bangunan

"Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Insiden Ambruknya Musala di Ponpes Al Khoziny Merupakan Bencana dengan Korban Terbesar di Tahun 2025

Kehadiran Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, kata Cak Imin, akan dapat mencegah kejadian gedung roboh seperti di Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo yang memakan korban jiwa. 

"Nanti jajaran satuan tugas ini akan melakukan cek dan kroscek data beserta masyarakat dan pemerintah daerah untuk bisa melakukan audit dan penanggulangan cepat supaya tidak terjadi musibah-musibah lagi," jelasnya. 

Menurut Cak Imin, sampai akhir 2025 Satgas juga akan fokus merenovasi pesantren-pesantren yang dari hasil audit terbukti rawan. Dengan demikian, bisa segera menghindari gedung roboh. 

Dalam kesempatan ini, Menko Muhaimin menyatakan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren telah membuka nomor layanan (hotline) agar masyarakat bisa melaporkan kondisi gedung pesantren di sekitar mereka. 

Masyarakat bisa menghubungi ke nomor 158, yang akan langsung tersambung ke Kementerian PU sebagai anggota Satgas. 

“Kita buka hotline. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut mengecek, mengatasi, menanggulangi kondisi gedung," jelasnya. 

Selain itu, Cak Imin menegaskan pula ke depan seluruh pesantren wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Hal ini untuk memastikan pesantren bisa beraktivitas menggunakan gedung layak dan aman. 

“Bangunan (pesantren) sekecil apapun harus ada PBG,” katanya.

Para pengelola pesantren, menurut Cak Imin, bisa menghubungi dan berkoordinasi dengan Kementerian PU di daerah untuk proses pengurusan PBG dan konsultasi kondisi gedung melalui nomor hotline yang ada. 

Menko Muhaimin memastikan Kementerian PU tidak akan memungut biaya pada setiap proses konsultasi, perbaikan, dan penerbitan PBG. 

“Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free,” pungkasnya.

Baca juga: Pasca-Tragedi Ponpes Al Khoziny, Pemerintah akan Buka Hotline Konsultasi buat Pembangunan Pesantren

67 Korban Meninggal Dunia

Operasi penyelamatan korban di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, resmi ditutup, Selasa (7/10/2025).

Keputusan itu diambil setelah memastikan seluruh tahapan penanganan bencana di lingkungan pesantren telah selesai dan berjalan cepat, aman, dan terkoordinasi antara tim SAR, BNPB,  BPBD, TNI/Polri, relawan, serta pihak pesantren.

Total tercatat ada 171 orang korban dengan rincian 104 orang selamat dan 67 korban meninggal dunia (termasuk 8 body part).

Pada tahap akhir pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Hasilnya, sudah tidak ada lagi korban di lokasi. Area gedung yang runtuh itu juga sudah rata dengan tanah, semua puring dan reruntuhan sudah berhasil dibersihkan.

“Kita sudah menyelesaikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap para korban. Dan kita juga sudah memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii di lokasi kejadian, Selasa siang.

Dalam kesempatan itu, Syafii menyempaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang sejak tanggal 29 Sepetember kemarin ikut terlibat dalam semua proses pencarian dan pertolongan.

Menurutnya semua proses telah berjalan baik dan terukur sebagaimana ketentuan yang ada. Tentang adanya kesan lambat, disebutnya bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala.

Diantaranya adalah akses masuk alat berat yang terbilang sempit, area yang terbatas untuk manuver alat berat, dan beberapa hal lain.

“Kita juga melakukan dengan penuh kehati-hatian. Utamanya ketika masih diketahui ada korban hidup di bawah reruntuhan. Kita berupaya maksimal untuk menyelamatkan mereka,” lanjutnya.