Kopdes Merah Putih Telan Alokasi Rp240 Triliun, Menkop: Pemerintah Berupaya Putar Ekonomi di Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan membentuk 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia untuk tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. 

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran Rp240 triliun, di mana setiap koperasi desa mendapat plafon modal sebesar Rp3 miliar. 

Ia menuturkan, dari jumlah itu sebagian akan digunakan untuk membangun gudang, gerai, dan sarana pendukung yang nantinya menjadi aset milik desa dan dikelola koperasi.

"Total modal yang dialokasikan mencapai Rp240 triliun. Ini bukan pengeluaran yang tidak menghasilkan, melainkan investasi yang akan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa," kata Ferry dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Koperasi Merah Putih: Hidupkan Mesin Ekonomi Desa' dikutip Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih berupaya menyelamatkan ekonomi rakyat dengan mengembalikan fungsi asli koperasi sebagai soko guru ekonomi. 

"Ini adalah upaya menyelamatkan ekonomi rakyat dengan mengembalikan koperasi pada fungsi aslinya sebagai soko guru ekonomi rakyat," ujarnya.

Adapun saat ini sudah 80.081 koperasi telah memiliki legalitas penuh dan lebih dari 65 persen di antaranya telah memasuki fase operasional aktif di berbagai sektor, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan hasil pertanian, hingga layanan kesehatan desa.

Sebagian besar koperasi telah membuka gerai desa dan gudang distribusi, berfungsi sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, pupuk bersubsidi, serta LPG 3 kilogram. 

Selain itu, 20.000 koperasi menjadi offtaker hasil produksi petani dan nelayan, memasarkan produk pertanian dan perikanan ke pasar regional dan nasional.

Ferry menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Harapannya Kopdes Merah Putih juga menjadi pelopor yang mampu mengangkat derajat perekonomian desa.

"Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya," ujar Ferry.

Ferry menerangkan, Kopdes Merah Putih dirancang dengan tiga fungsi utama. Pertama, menjadi penyalur barang kebutuhan pokok yang terjangkau seperti beras, minyak goreng, pupuk bersubsidi, dan elpiji 3 kilogram.

Kedua, berperan sebagai pengumpul hasil produksi (offtaker) masyarakat desa untuk dipasarkan lebih luas. 

Di samping itu, koperasi juga akan menjalankan fungsi kesehatan dengan menyediakan apotek dan klinik desa.

Fungsi perkreditan juga menjadi bagian untuk memberikan akses modal kepada masyarakat desa.

"Koperasi ini bukan sekadar toko kelontong. Mereka akan dilengkapi teknologi untuk meningkatkan kualitas produk, seperti mesin pengering gabah untuk padi atau cold storage untuk sayuran dan buah-buahan," jelas Ferry.

Program ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja. Hal ini karena setiap koperasi membutuhkan pengawas, pengurus, dan pengelola sekitar 10 hingga 20 orang.

Dengan jumlah 80.081 koperasi, maka sekitar 1,6 juta orang akan terlibat dalam kegiatan produktif di pedesaan.

"Ini adalah strategi untuk menghentikan urbanisasi masif. Ketika desa memiliki lapangan kerja, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kota menjadi pekerja sektor informal," tegasnya.

Ia menekankan pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengarahkan ekonomi Indonesia kembali ke prinsip Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melalui pendirian 80.081 Kopdes Merah Putih.

Guna memastikan pengelolaan yang baik, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan.

Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menggunakan aplikasi Jaga Desa untuk memonitor operasional koperasi desa.

"Sistem informasi manajemen koperasi desa kami kembangkan untuk memberikan transparansi penuh. Pengawasan dilakukan dari dalam melalui struktur koperasi, dan dari luar melalui aplikasi dan aparat terkait," ucapnya.

Kopdes Merah Putih lanjut Ferry, juga berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun dirinya mengakui bahwa implementasi program memerlukan waktu dan kesabaran.

Sejumlah tantangan teknis seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat desa menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi secara bertahap. 

Namun, pemerintah optimis dalam satu hingga dua tahun ke depan, manfaat dari program ini akan mulai terlihat nyata.

Baca juga: Pengamat Usul 20 Persen Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dialokasikan ke Koperasi

"Ini adalah kesempatan sejarah untuk menyelesaikan masalah mendasar desa setelah 80 tahun merdeka. Pemerintah, desa, dan masyarakat harus bersama-sama menjadikan koperasi ini mandiri dan sejahtera," tutup Ferry.