Prof Sulfikar Nilai Harus Ada Audit Proyek Kereta Cepat Whoosh: Agar Prabowo Tak Ulang Dosa Jokowi

Ringkasan Berita:

• Sosiolog, Sulfikar Amir menilai perlu dilakukan audit untuk selesaikan masalah proyek kereta cepat Whoosh.
• Dengan adanya audit ini, diharapkan pemerintah bisa mengetahui letak kesalahan proyek Whoosh. Termasuk soal alasan dibalik meningkatnya cost overrun proyek Whoosh.
• Sulfikar juga mendesak agar orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam proyek kereta cepat ini ikut diaudit, termasuk Jokowi.
• Adanya audit ini juga bertujuan agar Prabowo tak mengulang kesalahan Jokowi dalam proyek Whoosh.

TRIBUNNEWS.COM - Sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapore, Prof. Sulfikar Amir menilai perlu dilakukan audit menyeluruh untuk menyelesaikan masalah proyek kereta cepat Whoosh.

Diketahui belakangan ini masalah proyek kereta cepat Whoosh jadi polemik karena beban utangnya yang mencapai ratusan triliun.

Terlebih setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menggunakan dana APBN.

"Jadi sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana agar atau bagaimana merespon, memitigasi masalah ini gitu. Kita enggak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa tahu akar masalahnya kan."

"Karena itu proyeknya harus diaudit," kata Sulfikar dalam tayangan Program 'Abraham Samad Speak Up' yang ditayangkan di kanal YouTube Abraham Samad, Minggu (19/10/2025).

Dengan adanya audit proyek kereta cepat Whoosh ini, diharapkan pemerintah bisa mengetahui dimana letak kesalahan proyek kereta cepat.

Termasuk juga soal alasan di balik meningkatnya cost overrun proyek Whoosh ini.

Cost overrun adalah kondisi ketika biaya aktual suatu proyek melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah ini juga dikenal sebagai budget overrun atau pembengkakan biaya. 

Sulfikar menilai, alasan proyek kereta cepat ini diberikan ke China juga harus diaudit. 

Karena sebelumnya yang sudah melakukan kelayakan studi secara komprehensif soal proyek kereta cepat ini adalah Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). 

JICA Jepang, atau Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), adalah badan bantuan pembangunan resmi Pemerintah Jepang yang membantu negara berkembang melalui bantuan teknis, pinjaman ODA (Official Development Assistance), dan bantuan hibah. 

Baca juga: Singgung Utang Whoosh, Prof Sulfikar Sebut Jokowi Naif soal Teknologi: Keangkuhannya Bebani Kita

"Supaya tahu sebenarnya salahnya di mana sih? Kenapa bisa cost overrun itu terlalu besar. Terus kenapa proyek ini diberikan ke Cina?"

"Padahal yang melakukan padahal yang melakukan kelayakan studi secara komprehensif itu adalah JICA Jepang. Terus kemudian bagaimana proses perencanaannya sehingga akhirnya proyeknya ini membengkak gitu," ungkap Sulfikar.

Sulfikar juga mendesak agar orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam proyek kereta cepat ini ikut diaudit, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).