Kisruh Proyek Kereta Cepat Whoosh, Pakar Minta Pemerintah Tak Lepas Tangan: Harus Ada Komunikasi

Ringkasan Berita:

• Pakar Kebijakan Publik Undip, Teguh Yuwono menilai pemerintah harus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah proyek kereta cepat Whoosh.
• Teguh menekankan dalam proyek Whoosh ini, pemerintah merupakan regulator dan pengawas. Sehingga pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja.
• Teguh pun meyakini jika permasalahan proyek Whoosh ini bisa dikomunikasikan dengan baik, maka akan bisa terselesaikan.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, ikut menanggapi proyek kereta cepat Whoosh yang kini menjadi polemik buntut utang proyek yang membengkak.

Belakangan ini masalah proyek kereta cepat Whoosh jadi polemik karena beban utangnya yang mencapai Rp116 triliun.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menggunakan dana APBN.

Kemudian muncul juga dugaan adanya mark up atau penggelembungan biaya yang terjadi dalam proyek kereta cepat Whoosh ini. 

Pasalnya proyek Whoosh yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116 triliun. Lalu untuk membiayai investasi 7,2 miliar dolar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Teguh menilai, untuk menangani masalah proyek Whoosh ini, penting bagi pemerintah melakukan komunikasi dan koordinasi agar nantinya penanganan masalah Whoosh bisa dikembalikan sesuai dengan legal standing-nya.

Selain itu, Teguh menekankan dalam proyek Whoosh ini pemerintah merupakan regulator dan pengawas.

Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas proses penyelesaian proyek Whoosh ini.

"Ya, menurut saya tetap yang paling penting di antara mereka (pemrintah) adalah komunikasi, koordinasi, mengembalikan sesuai dengan legal standingnya. Karena pemerintah adalah penanggung jawab semuanya, pemerintah adalah regulatornya, pemerintah adalah pengawasnya."

Baca juga: Mahfud MD Nilai Kontrak Proyek Kereta Cepat Whoosh dengan China Harus Dibuka Demi Selesaikan Masalah

"Ya mereka yang kemudian memimpin dan mengundang itu sehingga semua proses itu bisa diselesaikan di level itu. Mereka tidak bisa kemudian lepas tangan diserahkan ke konsorsium."

"Kemudian ya yang paling bagus adalah diundang dikomunikasikan apalagi ini dulu kan levelnya presiden," kata Teguh dalam Program 'On Focus' di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (23/10/2025).

Teguh menyebut Presiden Prabowo juga bisa melakukan langkah-langkah tertentu agar masalah proyek Whoosh ini tak berdampak negatif kepada masyarakat.

"Saya kira Presiden Prabowo juga bisa mengambil langkah-langkah itu supaya kemudian dampaknya ini tidak terlalu dirasakan negatifnya untuk masyarakat."