Pemerintah Nilai Wajar Asosiasi Gelisah Sikapi Umrah Mandiri, Khawatir Kehilangan Jemaah

Zaky juga menyoroti potensi risiko yang muncul bila jamaah umrah berangkat tanpa bimbingan resmi.

Jemaah, kata Zaky, akan rentan mengalami penipuan jika menjalani umrah mandiri.  

"Lebih jauh, bila jamaah umrah bisa memesan perjalanan langsung tanpa bimbingan maka potensi kesalahan manasik, ketidaksiapan spiritual, bahkan risiko penipuan meningkat tajam," kata Zaky.

"Padahal, umrah bukan wisata, tapi ibadah mahdhah yang menuntut bimbingan fiqh dan pendampingan ruhani," tambah Zaky. 

Legalisasi umrah mandiri, menurut Zaky, akan berdampak kepada ekonomi umat dan perlindungan jamaah.

Pelaksanaan umrah mandiri, kata Zaky, akan membuka peluang untuk marketplace global

"Kekhawatiran bukan hanya soal kehilangan pangsa pasar, melainkan tergerusnya fondasi keumatan. Legalisasi umrah mandiri membuka peluang bagi pemain besar atau marketplace global," katanya.

Dirinya menilai marketplace global itu memiliki modal besar.

Sehingga dapat berdampak kepada pengusaha dan ekosistem perjalanan haji di Indonesia. 

"Mereka memiliki modal besar dan strategi bakar uang yang sulit disaingi oleh travel-travel berbasis umat. Jika ini dibiarkan, bukan hanya PPIU kecil-menengah yang runtuh, tapi juga rantai ekonomi domestik," ucapnya.

Zaky meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Haji memberi penjelasan resmi tentang implementasi UU PIHU ini.

"Kami para pelaku PPIU berharap agar Presiden Prabowo Subianto mendengar kegelisahan kami. Kami tidak menolak inovasi digital. Kami mendukung tata kelola modern. Tapi kebijakan harus tetap berpihak pada ekonomi keumatan dan perlindungan jamaah," katanya. 

"Jangan biarkan korporasi global mengambil alih ruang yang selama ini menjadi sumber keberkahan bagi ribuan pesantren, ormas, dan pelaku dakwah ekonomi syariah," tukas dia.