Projo Pasang Badan Usai Jokowi Disorot Proyek Whoosh: Kalau Ada Bukti, Silakan Proses Hukum

Ringkasan Berita:

• Projo mensilakan penegak hukum memproses proyek kereta cepat Whoosh jika ada bukti pelanggaran
• Budi Arie menyebut proyek Whoosh merupakan lompatan strategis bagi pembangunan nasional
• KPK tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum untuk memproses secara terbuka bila terdapat bukti pelanggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh yang dicanangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau ada bukti, silakan aja aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Budi Arie menyebut proyek Whoosh merupakan lompatan strategis bagi pembangunan nasional dan transformasi transportasi publik di Indonesia.

“Whoosh itu adalah program strategis yang memang membawa konsekuensi perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa. Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan,” ujarnya.

Ia menilai proyek tersebut tak sekadar mengejar keuntungan ekonomi.

Akan tetapi, Whoosh dinilai juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

“Program Whoosh itu betul-betul menjadi program yang strategis untuk jangka panjang. Transportasi publik itu menjadi penting. Bahwa ada problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan aja jadi proses hukum. Tetapi kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit,” katanya.

Menurutnya, manfaat Whoosh sudah dirasakan masyarakat, mulai dari penurunan emisi karbon hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar jalur kereta cepat.

“Kamu coba lihat coba, nilainya. Gas emisi berkurang karbon, iya kan? Terus juga kemanfaatan sosialnya. Pertumbuhan di sekitar wilayah Whoosh,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi juatru berharap proyek kereta cepat dapat diteruskan hingga ke Surabaya, Jawa Timur agar dampak ekonominya lebih luas.

“Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekadar Jakarta–Bandung, tapi Jakarta–Surabaya. Daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta–Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini tiga kali lipat,” tegasnya.

Diusut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Namun, konfirmasi ini menimbulkan pertanyaan publik, sebab KPK menyebut penyelidikan itu telah dimulai sejak awal tahun 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan mengapa lembaga antirasuah itu tidak mengumumkan proses penyelidikan tersebut sejak awal.

Menurut Budi, proses penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat tertutup untuk konsumsi publik.

"Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menegaskan bahwa tidak semua proses penyelidikan yang sedang ditangani KPK dapat diungkapkan kepada publik secara serta-merta.

"Jadi memang penyelidikan-penyelidikan di KPK tidak semuanya kemudian bisa disampaikan," tambahnya.

Karena statusnya yang masih dalam tahap awal, KPKmenolak membeberkan progres atau materi yang sedang didalami.

"Kami juga belum bisa menyampaikan secara rinci, secara detail materinya apa. Ini pihak-pihak siapa saja yang sudah diminta ikut terangkan, progresnya sudah sejauh apa, itu belum bisa kami sampaikan," tutur Budi.

Budi hanya memastikan bahwa proses hukum ini masih terus berjalan. 

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," sebutnya.

Kasus ini sendiri menjadi sorotan setelah Mahfud MD secara terbuka mengungkap dugaan adanya mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Mahfud bahkan membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Menanggapi informasi dari Mahfud, Budi menyatakan pemanggilan terhadap Mahfud MD akan bergantung pada kebutuhan tim penyelidik.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi.

Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan. 

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres," ujar Budi.