Pesantren Terus Tuai Sorotan, Ketua Umum IKA PMII Minta Anggota Advokasi Pesantren

Ringkasan Berita:

• Sorotan publik terhadap pesantren terus mengemuka menyusul kasus di Sidoarjo
• IKA PMII meminta agar semua anggota dan pengurus melakukan advokasi
• Setiap kader dapat berperan aktif melakukan pendampingan di pesantren sekitar wilayahnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), Fathan Subchi, meminta seluruh pengurus dan anggota IKA PMII di berbagai daerah melakukan advokasi terhadap pondok pesantren.

Ajakan ini disampaikan menyusul meningkatnya sorotan publik setelah insiden ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Fathan menegaskan insiden tersebut memicu munculnya ragam narasi negatif, hoaks, hingga fitnah terhadap santri, kiai, dan ulama.

Baca juga: Kado Sumpah Pemuda, Bupati Lucky Hakim Terbitkan Perbup Fasilitasi Pesantren di Indramayu

Kondisi itu, menurutnya, tidak boleh dibiarkan tanpa respons.

“Ini bukan hanya soal musibah bangunan runtuh, tetapi juga marwah pesantren yang ikut terdampak akibat opini-opini yang tidak benar. Keluarga besar IKA PMII harus hadir, mendampingi, dan membela pesantren,” ujar Fathan, Kamis (30/10/2025).

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan dengan jaringan IKA PMII yang tersebar hingga ke pelosok nusantara, setiap kader dapat berperan aktif melakukan pendampingan di pesantren sekitar wilayahnya.

Fathan menjelaskan, langkah advokasi dapat berupa pendampingan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pesantren.

Ini termasuk pendampingan administratif maupun teknis terkait kelayakan bangunan, sehingga operasional pesantren dapat berlangsung aman dan nyaman bagi santri maupun tenaga pendidik.

Saat ini, pemerintah tengah menjalankan sejumlah program perbaikan dan peningkatan fasilitas pesantren, antara lain bantuan renovasi ruang belajar, pembangunan asrama, hingga dukungan sanitasi dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan dukungan peningkatan tata kelola lembaga melalui penguatan administrasi kelembagaan.

“Program pemerintah ini harus dimanfaatkan. Banyak pesantren yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi belum dapat mengakses karena belum memiliki kelengkapan administrasi. Di sinilah peran IKA PMII menjadi penting,” jelasnya.

Baca juga: Menag Bentuk Satgas, Tegaskan Komitmen Wujudkan Pesantren Ramah Anak

Selain pendampingan infrastruktur, Fathan juga menekankan pentingnya advokasi dalam aspek lain yang dibutuhkan pondok pesantren, termasuk penguatan kapasitas pengelola, literasi digital, hingga advokasi regulasi.

“IKA PMII memiliki sumber daya yang lengkap—ada profesional, akademisi, pengusaha, dan birokrat. Kekuatan ini dapat disinergikan untuk membantu pesantren berkembang lebih baik,” terangnya.

Fathan berharap, advokasi pesantren menjadi gerakan nyata yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi insiden.

“Pesantren adalah fondasi penting dalam pendidikan dan pembinaan umat. Karena itu, penguatan pesantren adalah tanggung jawab kita semua,” ujarnya.