Rakor Kemenko Polkam Bahas Target TNI Sampai 2029: 750 Batalyon Tempur hingga Satuan Antariksa

Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo mengatakan tujuan utama kegiatan itu adalah menyelaraskan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara dengan memastikan perencanaan antar-matra berjalan terintegrasi.

Selain itu juga mengidentifikasi berbagai peluang, kendala, dan kebutuhan prioritas dalam pelaksanaannya.

Rapat itu digelar di Hotel Pullman Jakarta CBD Jakarta Pusat pada Rabu (29/10/2025).

"Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN," kata Kresno dikutip dari laman resmi Kemenko Polkam RI pada Jumat (31/10/2025).

Baca juga: TNI dan Tentara Australia Gelar Latihan OMSP Penanggulangan Gempa dan Tsunami di Lebak Banten

Rakor menyimpulkan arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025 sampai 2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis, dengan menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final.

Peserta rapat juga sepakat percepatan penyelesaian dokumen strategis pertahanan menjadi prioritas utama agar rencana pembangunan kekuatan TNI dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ancaman masa depan.

Rapat tersebut dipimpin Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo.

Sejumlah narasumber yang dihadirkan antara lain komunitas perencanaan Mabes TNI dan Angkatan yaitu Paban I Jakrenstra Srenum TNI, Paban I Jakrenstra TNI AD, Paban I Jakrenstra TNI AL, dan Paban I Jakrenstra TNI AU.

Rakor juga dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain unsur Kementerian Pertahanan (Ditjen Strahan, Ditjen Kuathan, Ditjen Renhan, dan Ditjen Pothan), staf personalia dan staf logistik Mabes TNI, TNI AD , TNI AL, dan TNI AU.

Selain itu, hadir pula Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara, BRIN, Kantor Staf Presiden, Dewan Pertahanan Nasional, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), dan Badan Komunikasi Pemerintah.