Gelar Pahlawan Nasional
ICW: Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto Berarti Sama Saja Mengampuni Praktik KKN di Orde Baru
Almas menyoroti bahwa reformasi yang lahir dari kejatuhan Orde Baru ternyata belum cukup manjur untuk memberantas praktik KKN.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Tangkapan layar akun YouTube Sahabat ICW
GELAR PAHLAWAN NASIONAL - Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina (kedua dari kanan) dalam diskusi diskusi bertajuk "Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto" di Aula Resonansi, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/025).
Almas menambahkan, putusan pengadilan terhadap kasus Supersemar seharusnya menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di masa Orde Baru tidak bisa begitu saja dihapus dari catatan sejarah bangsa.
"Jadi kalau ngomongin dari aspek antikorupsi, ya memang Pak Soeharto ini meskipun tidak pernah divonis bersalah, ya rekam jejaknya merah sekali ketika kita bicara soal korupsi itu tadi," pungkasnya.
Adapun diskusi ini bertajuk “Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto”, diselenggarakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).
Berita Terkait
Gelar Pahlawan Nasional
| Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Pengkhianatan Reformasi |
|---|
| 7 Pihak Tolak Usulan Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional, Lengkap Alasan |
|---|
| Soal Wacana Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, Pimpinan Komisi X DPR: Logikanya dari Mana? |
|---|
| Fraksi NasDem DPR Soal Gelar Pahlawan Untuk Soeharto: Pertimbangannya Bukan Hanya Dari Sisi Politik |
|---|
| Usulan Soeharto Pahlawan Nasional, Ganjar: Marsinah Lebih Memenuhi Syarat |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.