Wacana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto, ICW: Ide yang Sangat Absurd

Ringkasan Berita:

• Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah ide yang absurd.
• Gelar pahlawan ini adalah gelar yang sakral
• Soeharto turun dari jabatan karena desakan rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto merupakan sebuah ide yang absurd.

Absurd adalah sesuatu yang tidak masuk akal, bertentangan dengan logika, atau terasa mustahil jika dipikirkan secara rasional.

Baca juga: Perludem Anggap Sosok Soeharto Tak Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina dalam diskusi di Aula Resonansi, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/025).

ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada pemberantasan korupsi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di Indonesia.

Diskusi ini diadakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).

“Gelar pahlawan ini adalah gelar yang sakral, bentuk penghargaan tinggi untuk orang-orang yang berjasa, baik itu untuk kemerdekaan maupun misalnya untuk membawa Indonesia ke kemajuan,” kata Almas.

“Dan rasanya, kalau dari situ saja, ide untuk memberikan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Indonesia, Pak Soeharto, itu adalah ide yang sangat absurd dan mengabaikan fakta sejarah,” sambungnya.

Almas mengingatkan, Soeharto bukan turun dari jabatan karena kalah dalam pemilu atau menyelesaikan masa tugasnya sebagaimana presiden setelah reformasi.

Melainkan karena desakan rakyat akibat krisis yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahannya.

Baca juga: Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Begini Kondisi Makamnya di Astana Giribangun Karanganyar

Ia juga mengungkit ihwal reformasi 1998 tidak hanya menuntut pembongkaran praktik korupsi, tetapi juga kolusi dan nepotisme (KKN) yang mengakar pada masa pemerintahan Soeharto.

“Kalau kita melihat bagaimana era pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu, ya bukan hanya korupsi yang ada di mana-mana, tapi juga kolusi dan nepotismenya,” kata Almas.

Bagi Almas, melihat sejarah panjang Orde Baru yang penuh represi, pelanggaran HAM, dan praktik KKN yang merugikan rakyat, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru mencederai perjuangan reformasi.

“Ngapain kita berdarah-darah sampai pada saat itu ada korban aktivis yang hilang, bahkan tidak diketahui nasibnya sampai sekarangg, Wiji Thukul dan kawan-kawan, sampai ada tuntutan reformasi yang juga diakui di TAP MPR terkait dengan membongkar KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya,” ujar Almas.

“Kalau kemudian beberapa tahun kemudian Soeharto diberi gelar pahlawan, ini adalah satu ide yang absurd,” tegasnya.