Menhan, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri Cek Lahan Bekas Tambang Nikel Ilegal di Morowali

Ringkasan Berita:

• Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung meninjau langsung lahan bekas tambang nikel ilegal seluas 62,5 hektare di Morowali, Sulawesi Tengah.
• Sjafrie menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam.
• Pemerintah berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambangi lahan bekas tambang nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa (4/11/2025).

Lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan itu sebelumnya telah diamankan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). 

Sjafrie menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

"Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya," kata Sjafrie dalam keterangan resmi Puspen TNI yang dikonfirmasi pada Selasa (4/11/2025).

"Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu," lanjut Sjafrie.

Selain itu, Sjafrie juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif. 

Pemerintah, kata dia, tidak akan pandang bulu dalam menegakan hukum.

"Yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan," tegas dia.

Sjafrie menekankan langkah penertiban itu juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang. 

Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan penyekatan di wilayah perairan guna mengantisipasi penyelundupan ke luar negeri.

"Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional,” pungkas dia.

Dua pejabat Mabes TNI yang juga tergabung dalam Satgas PKH yakni Panglima TNI dan Kepala Staf Umum TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH.

Ia bertugas dalam pengawasan strategis serta koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menjabat sebagai selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH.

Ia bertugas memastikan jalannya operasi berjalan sesuai prosedur, efektif, dan tepat sasaran.