Sebut Gaji DPR Pantas Naik, Nafa Urbach Disanksi Penonaktifan 3 Bulan sebagai Anggota DPR

Ringkasan Berita:

• MKD menjatuhkan sanksi kepada Nafa Urbach berupa penonaktifan selama tiga bulan sebagai anggota DPR imbas pernyataannya.
• Dia dinyatakan terbukti melanggar etik setelah menyebut anggota DPR layak dinaikkan gaji dan tunjangannya.
• Selain sanksi penonaktifan, Nafa juga dijatuhi hukuman berupa tidak diberi hak keuangan selama tak menjadi anggota DPR.

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Nafa Urbach disanksi penonaktifan selama tiga bulan sebagai anggota DPR RI.

Adapun penonaktifan ini dilakukan setelah Nafa Urbach dianggap terbukti melanggar kode etik setelah menyebut kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR adalah hal pantas.

"Menyatakan teradu dua, Nafa Indria Urbach terbukti melanggar kode etik. Meminta teradu dua, Nafa Indria Urbach untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku ke depannya."

"Menyatakan teradu, Nafa Urbach, selama tiga bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana putusan DPP Partai Nasional Demokrat," kata anggota MKD Adang Daradjatun di Ruang MKD, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Selain Nafa, terlapor lainnya, yakni Eko Patrio dan Ahmad Sahroni turut disanksi serupa, yakni penonaktifan sebagai anggota DPR.

Baca juga: Dinonaktifkan 6 Bulan, Sahroni Hindari Wartawan hingga Buru-buru ke Basement Usai Sidang Putusan MKD

Adapun Eko diskors selama empat bulan imbas viral berjoget saat Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 15 Agustus 2025.

Setelah itu, dia justru membuat video yang memperlihatkan tengah berperan sebagai disjoki untuk menjawab kritik masyarakat tentang jogetannya saat Sidang Tahunan MPR.

Sementara itu, Ahmad Sahroni disanksi penonaktifan selama enam bulan imbas pernyataannya yang menyebut orang yang ingin membubarkan DPR adalah tolol.

Tak hanya disanksi skorsing, Nafa, Eko, dan Ahmad Sahroni juga disanksi tidak menerima hak keuangan selama penonaktifan.

Nafa Urbach Dilaporkan karena Dianggap Hedon dan Tamak

Sebelumnya, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam mengungkapkan penyebab Nafa Urbach dilaporkan, yakni dianggap hedon dan tamak setelah menyebut anggota DPR pantas menerima kenaikan gaji dan tunjangan.

"Teradu Saudari Nafa Urbach atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak, dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI," katanya saat sidang pada Senin (3/11/2025).

Sementara, pernyataan Nafa Urbach itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 20 Agustus 2025 lalu.

Awal mula pernyataan tersebut muncul terkait pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi DPR.

Kala itu dia mendukung kebijakan tersebut lantaran pemberian uang tunai itu buntut pencabutan fasilitas rumah dinas anggota DPR.

"Dewan itu tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota," katanya.

Nafa mengungkapkan dicabutnya hak rumah dinas membuat anggota DPR terpaksa mengontrak di sekitar kawasan Senayan demi memudahkan akses ke Gedung Parlemen.

"Jadi anggota dewan itu kan enggak orang Jakarta semuanya, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia, gak semuanya punya rumah di Jakarta."

"Nah, anggota dewan itu diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan mereka menuju DPR," katanya.

Nafa juga mengeluhkan perjalanan dari kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, ke gedung DPR yang macet.

"Saya aja yang tinggal di Bintaro, itu macetnya luar biasa. Ini kan sudah setengah jam di perjalanan masih macet, gitu," ujarnya.

Namun, pernyataannya itu justru dikritik warga net karena dianggap tidak empati terhadap kondisi masyarakat.

Warganet pun turut mengkritik keluhan Nafa tentang macetnya Jakarta dengan membandingkan para pekerja maupun buruh yang tidak pernah mengeluh.

Setelah menerima banjir kritik, Nafa Urbach tiba-tiba mengumumkan akan menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya selama menjabat sebagai anggota DPR ke masyarakat di dapilnya, yakni Kota dan Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Adapun pihak yang difokuskan untuk diberi sumbangan dari gaji dan tunjangannya yakni guru karena dianggapnya telah berjuang mendidik generasi bangsa.

"Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa," katanya dalam unggahan Instagram Story di akunnya pada 26 Agustus 2025 lalu.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)