AMMDI Pertanyakan Pihak-pihak yang Permasalahkan Usulan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Ringkasan Berita:

• Ketua Umum PP AMMDI, Safrin Yusuf, mempertanyakan pihak-pihak yang menolak usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
• Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyatakan bahwa Soeharto memenuhi syarat sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional, usai melaporkan hasil seleksi kepada Presiden Prabowo Subianto.
•  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sebelumnya menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak layak. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI) Safrin Yusuf, mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mempermasalahkan usulan Soeharto menjadi pahlawan Nasional.

PP AMMDI (Pengurus Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah) adalah organisasi kepemudaan yang menjadi badan otonom atau sayap pemuda dari Majelis Dakwah Islamiyah (MDI).

 MDI sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan historis dengan Partai Golkar, dan berfokus pada dakwah, pendidikan keagamaan, serta pembinaan generasi muda Islam.

Safrin menilai, seharusnya dari dulu telah Soeharto diberikan panghargaan pahlwan nasional.

Sebab Safrin mengklaim Presiden Soeharto memenuhi syarat sebagai pahlwan nasional karena berjasa besar buat bangsa.

"Zaman Soeharto nyaris tidak ada masalah bangsa yang mendasar, tidak ada hiruk-pikuk politik dan lainnya semua stabil. Stabilitas nasional ini teramat penting loh," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya tidak alasan yang mengahalangi Soeharto menjadi pahlawan nasional. 

Pasalnya, lanjut Safrin, Soehato memiliki jasa saat memimpin Indonesia, terutama dalam sosial dan keagamaan.

Untuk itu mengatakan, pada Rakenas AMMDI di Bogor salah satu yang dihasilkan merekomnedasikan Soeharti dinobatkan sebagai pahlawan naisolnal.

"Seharusnya dari dulu, makanya kami di AMMDI segera akan membuatkan Fatwa kepatutan kepahlawanan beliau. Kenapa kami serius bersikap ini, karena MDI didirikan langusng Soeharto, itu jelas," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa nama Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat sebagai calon Pahlawan Nasional. 

Hal itu disampaikan Fadli usai melaporkan hasil seleksi calon penerima gelar pahlawan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Fadli menjelaskan, pengusulan gelar pahlawan nasional berasal dari masyarakat dan melewati proses penilaian berlapis mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial sebelum dibahas di Dewan GTK.

“Semua 49 nama ini memenuhi syarat. Perjuangannya jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, melalui beberapa tahap,” kata Fadli.

Menurut Fadli, nama Soeharto merupakan salah satu tokoh yang telah beberapa kali diusulkan dan dinilai memiliki rekam jasa perjuangan yang signifikan. Termasuk, kepemimpinannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

“Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan. Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret yang menjadi tonggak Indonesia bisa diakui eksistensinya oleh dunia,” ujarnya.

Saat ditanya soal kritik publik terkait dugaan pelanggaran HAM dan tuduhan genosida yang kerap diarahkan kepada Soeharto, Fadli mengatakan tidak terdapat pembuktian historis maupun hukum atas tuduhan tersebut.

“Enggak pernah ada buktinya kan. Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan penilaian gelar pahlawan dilakukan berdasarkan fakta sejarah dan jasa, bukan opini politik.

“Kita bicara sejarah, fakta, dan data. Semua yang diusulkan ini datangnya dari masyarakat dan sudah ada kajian berlapis. Jadi soal memenuhi syarat, itu sudah memenuhi syarat,” ucapnya.

Dewan GTK menyampaikan terdapat 49 nama yang masuk dalam daftar kajian tahun ini. Dari jumlah itu, ada 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan ke Presiden Prabowo.

Jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) jelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak layak. 

Peneliti Imparsial, Wira Dika Orizha Piliang, menegaskan bahwa tidak semua presiden pantas menyandang gelar tersebut.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk 'Soeharto Bukan Pahlawan: Mengingat Luka dan Bahaya Kembalinya Militerisme Orde Baru' di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2025). 

Pernyataan ini juga sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden merupakan hal wajar. 

Menurutnya, ada alasan utama mengapa Soeharto tidak pantas diberikan gelar pahlawan nasional. 

Ia menyinggung pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto, termasuk penculikan sejumlah aktivis pada 1998.

Siapa saja tokoh yang diusulkan?

Sebanyak 49 tokoh diusulkan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025, terdiri dari 40 nama baru dan 9 nama yang merupakan usulan lanjutan dari periode sebelumnya.

Berikut beberapa nama yang telah disebut secara publik:

• Soeharto – Presiden ke-2 RI, diusulkan atas jasanya dalam stabilitas nasional dan pembangunan
• Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI, dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi
• Marsinah – Aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan hak pekerja
• KH Ahmad Sanusi – Ulama dan tokoh pergerakan dari Jawa Barat
• KH Raden Asnawi – Tokoh dakwah dan pendidikan Islam dari Kudus
• Raden Soetomo – Pendiri Budi Utomo, pelopor gerakan kebangsaan