Soal Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Menko Yusril: Semua Keputusan di Tangan Prabowo

Ringkasan Berita:

• Keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo
• Pemerintah menghargai semua pendapat-pendapat yang berkembang
• Jelang Hari Pahlawan yang jatuh 10 November biasanya akan ada penganugerahan gelar pahlawan nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Meski terdapat sejumlah perbedaan pendapat atas wacana pemberian gelar itu, Yusril menegaskan ihwal itu semua akan dibahas dalam pemerintah secara internal.

Baca juga: Romo Magnis Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Soroti Genosida 1965 dan Korupsi

“Dan pada akhirnya kan keputusan itu ada di tangan presiden, jadi kita menghargai semua pendapat-pendapat yang berkembang,” kata Yusri di kawasan Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Yusril mengatakan jelang Hari Pahlawan yang jatuh 10 November biasanya akan ada penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Namun hingga saat ini ia mengaku belum mendengar kabar apakah wacana gelar pahlawan untuk Soeharto sudah diterima oleh Prabowo.

“Tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan satu kabar yang pasti apakah usulan terhadap hal itu akan diterima oleh presiden,” tuturnya.

“Internal pun saya enggak tahu apakah Menteri Sosial sudah mengajukannya kepada Presiden atau belum,” ia menambahkan.

Meski begitu, Yusril selaku bagian dari pemerintah tidak bisa berbicara ihwal sikapnya terhadap wacana pemberian gelar ini.

Namun ia menegaskan, posisinya sebagai Menko Kumhan Imipas tidak bertautan sama sekali dengan wacana tersebut.

Baca juga: Penyintas Tragedi 1965 Tidak Sudi Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

“Saya pemerintah jadi saya enggak bisa berbicara mendukung atau tidak mendukung, karena memang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan saya sebagai Menko di Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membahas gelar pahlawan nasional itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Beberapa tokoh yang diusulkan di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.