Tim Hukum Merah Putih Dukung Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Ringkasan Berita:

• Dukungan untuk Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan muncul lagi dari Tim Hukum Merah Putih
• Menurut mereka, jasa Soeharto ditandai oleh berbagai capaian penting dalam pembangunan nasional
• Suhadi menganggap mereka yang menolak gelar pahlawan diberikan untuk Soeharto karena hanya melihat dari sisi gelapnya saja

TRIBUNNEWS.COM - Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H.M. Soeharto, kembali memunculkan perdebatan publik.

Meski dikenal luas sebagai Bapak Pembangunan, sebagian kalangan menilai rekam jejak Soeharto tidak sepenuhnya layak untuk dianugerahi gelar tersebut.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Tim Hukum Merah Putih, sebuah kelompok advokasi yang aktif membela kepentingan hukum dan reputasi tokoh-tokoh nasional yang mereka anggap berjasa. Termasuk Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto.

Tim ini dipimpin oleh Advokat C. Suhadi, SH, MH, dan dikenal melalui keterlibatannya dalam berbagai isu hukum strategis, seperti pembelaan terhadap tuduhan ijazah palsu Jokowi dan gugatan terhadap pencalonan Prabowo-Gibran.

Dalam konteks ini, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Kalau ada yang menolak, mungkin mereka hanya melihat sisi gelap dari seorang pemimpin. Padahal, kita juga harus jujur melihat kontribusi positifnya,” ujar Suhadi dalam pernyataan, Minggu (8/11/2025)

Menurut Suhadi, masa kepemimpinan Soeharto ditandai oleh berbagai capaian penting dalam pembangunan nasional.

Salah satu yang paling dikenang adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang kemudian mendapat pengakuan dari FAO (Organisasi Pangan Dunia).

Ia juga menyoroti keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dengan slogan “Dua Anak Cukup” yang dinilai berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.

Di bidang kesehatan, Soeharto disebut sebagai inisiator pendirian Puskesmas yang menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.

Sementara dalam sektor pendidikan, program wajib belajar enam tahun dinilai berhasil mengurangi angka buta huruf secara signifikan.

Baca juga: Pro Kontra Wacana Gelar Pahlawan Soeharto, Pengamat Minta Sejarah Dibaca Utuh

Meski gaya kepemimpinannya kerap disebut otoriter, Suhadi menilai stabilitas sosial dan ketertiban saat itu justru menjadi fondasi penting bagi pembangunan.

“Masyarakat merasa lebih tenteram dan santun. Bahkan sampai sekarang, banyak rakyat kecil yang masih mengenang beliau dengan ungkapan ‘Enak zamanku tho’,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhadi menegaskan bahwa dalam konteks negara berkembang, pendekatan negara terhadap demokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.