Tim Hukum Merah Putih Dukung Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Soeharto yang mencapai 7,5 persen sebagai bukti keberhasilan yang patut diapresiasi.

“Dengan segala kontribusinya terhadap bangsa dan negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan penghargaan berupa gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Harto,” papar Suhadi.

Respons Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi polemik rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

Prasetyo mengatakan keputusan pemberian gelar pahlawan akan diumumkan pada Senin (10/11/2025) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Untuk gelar pahlawan rencana akan insyaAllah mungkin hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ketika ditanya jumlah penerima gelar tahun ini, Prasetyo menyebut angka pastinya masih belum ditetapkan.

“Total belum tahu,” ujarnya.

Menanggapi penolakan dari kelompok masyarakat sipil terkait kemungkinan Soeharto masuk daftar penerima gelar pahlawan, Prasetyo mengatakan seluruh proses telah melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur,” katanya.

Ia menegaskan adanya pro dan kontra adalah hal wajar.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Golkar Respons Pernyataan Ribka Tjiptaning Soal Usul Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Namun, ia mengajak masyarakat bersikap arif dalam melihat rekam jejak pemimpin bangsa.

“Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi. Tetapi marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik,” jelasnya.

“Apalagi kalau bicaranya adalah itu pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” katanya.

Sejumlah Tokoh Menolak

Sebanyak 486 tokoh dari berbagai elemen dan latar belakang mulai dari aktivis, akademisi, pimpinan organisasi masyarakat hingga mantan Jaksa Agung masuk dalam daftar nama yang menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional oleh negara kepada mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Mereka menolak pemberian gelar ini karena rekam jejak moral, historis, dan hukum sang 'The Smiling General' jauh dari cermin nilai luhur untuk disebut pahlawan nasional.