Sosok Pengusul Pertama Soeharto Terima Gelar Pahlawan, Mulai Digaungkan pada 2008

Ringkasan Berita:

• Wacana Soeharto menerima gelar pahlawan nasional sebenarnya sudah muncul sejak 17 tahun lalu. Bahkan, usulan tersebut muncul sesaat setelah Soeharto meninggal dunia yakni pada 28 Januari 2008.
• Usulan itu muncul dari Ketua Fraksi Golkar di DPR saat itu, Priyo Budi Santoso. Bahkan, Priyo sampai meminta agar masyarakat memaafkan segala kesalahan Soeharto saat memimpin Indonesia selama 32 tahun.
• Hanya saja, sejak saat itu, usulan tersebut berujung penolakan dan baru dikabulkan tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM - Diwarnai pro kontra, Presiden ke-2 RI, Soeharto akhirnya dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Penganugerahan ini diserahkan Prabowo secara simbolis kepada dua anak Soeharto yakni Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut.

Gelar ini diberikan tak hanya dengan Soeharto tetapi dengan sembilan tokoh nasional lainnya seperti Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta aktivis buruh, Marsinah.

Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Soeharto pun resmi menyandang gelar pahlawan nasional setelah diusulkan sejak tahun 2008 lalu.

Lalu siapakah yang mengusulkan pertama kali?

Usulan Muncul Sesaat setelah Soeharto Meninggal

Nyatanya, usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional sudah muncul sejak Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, pada 28 Januari 2008 lalu.

Baca juga: Mengintip Rumah Cendana: Tempat Soeharto Dulu Berkumpul, Kini Ditinggal Anak-anaknya

Sosok tersebut adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR saat itu, Priyo Budi Santoso.

Saat itu, Priyo sudah berencana untuk meminta agar Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Jusuf Kalla (JK) agar memprakarsai usulannya agar Soeharto dipertimbangkan oleh negara menerima gelar pahlawan nasional.

Bahkan, dia sampai meminta seluruh masyarakat memaafkan segala dosa Soeharto saat masih menjabat sebagai Presiden RI selama hampir 32 tahun.

Padahal, Priyo juga mengakui bahwa ia adalah penentang rezim Soeharto.

"Yang menjadi concern Partai Golkar adalah jasa-jasa beliau. Kita sedih mempunyai dua presiden wafat dalam kondisi status hukumnya mengambang alias tidak jelas," kata Priyo kala itu.

"Waktu mahasiswa, saya bahkan penentang beliau. Saya sempat meminta mundur beliau ketika menjadi anggota DPR pertama kali," sambungnya.

Namun, usulan Priyo itu berujung ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR.

Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Muncul Tahun 2010, Berujung Ditolak

Sejak usulan Priyo tersebut, usulan serupa kembali muncul dua tahun berselang.

Namun, keputusan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang baru diangkat oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memutuskan Soeharto tidak masuk sebagai sosok yang menyandang pahlawan nasional.

Kala itu, ditetapkan dua pahlawan nasional yakni Johannes Leimena dan Johanes Abraham Dimara berdasarkan Keppres Nomor 52/TK.

Setahun berselang, Priyo pun masih berharap agar Soeharto memperoleh gelar pahlawan nasional. Namun, kala itu, harapan yang sama juga diberikan terhadap Gus Dur.

"Entah pada suatu hari tokoh-tokoh yang tidak mendapatkan akan mendapatkan gelar juga terutama Soeharto dan Gus Dur pasti akan mendapatkan gelar pahlawan nasional walaupun permintaan ini belum ya paling tidak di hati rakyatlah atau menunggu pemerintahan yang lain," ujar Priyo pada 8 November 2011.

Wacana Serupa di Era Jokowi

Saat Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden ke-7 RI, wacana Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional kembali muncul, tepatnya pada tahun 2016.

Menteri Sosial (Mensos) saat itu, Khofifah Indar Parawansa menyebut, nama Soeharto sudah masuk ke Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

Ketika itu, Khofifah menyebut usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional bersamaan dengan Gus Dur yang turut diusulkan.

Baca juga: Sarwo Edhie, Gus Dur hingga Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Golkar Sampaikan Ini kepada Prabowo

Lagi-lagi, menurut Khofifah, nama Soeharto diusulkan oleh Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hanya saja, akhirnya nama Soeharto bersama dengan Gus Dur tidak masuk dalam sosok yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Jokowi pada 9 November 2016 lalu.

Adapun tokoh yang diberi gelar pahlawan saat itu yakni KH Raden As'ad Syamsul Arifin yang merupakan putra dari ulama besar sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Syamsul Arifin.

Penganugerahan gelar ini tertuang dalam Keppres Nomor 91/TK Tahun 2016.

Tahun 2025 Diusulkan Lagi, Kini oleh Ahmad Luthfi

Pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto pun kembali muncul pada tahun 2025.

Adapun sosok pengusulnya yakni Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menyebut meneruskan masukan dari bupati/walikota dan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Mensos, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada 20 April 2025 lalu.

"Tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, wali kota, yang sebelumnya bupati dan wali kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya," ujar Gus Ipul di Jakarta pada 20 April 2025.

Baca juga: Respon Jusuf Kalla Atas Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto

Setelah itu, usulan tersebut diterima Kemensos dan dibentuklah tim soal usulan Pahlawan Nasional 2025 oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Selanjutnya, seluruh tokoh yang diusulkan dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan (Menkebud), Fadli Zon.

Akhirnya, pada 10 November 2025, Soeharto pun menerima gelar pahlawan nasional setelah dilantik oleh mantan menantunya, yakni Presiden Prabowo Subianto.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Yudhi Tirzano/Taufik Ismail/Fersianus Waku)