Ada Indikasi Tanah Negara Dijual Oknum dalam Pengadaan Lahan Whoosh, KPK: Negara Rugi

Ringkasan Berita:

• KPK sedang mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Whoosh.
• Ada indikasi oknum memperjualbelikan tanah negara dalam proses pembebasan lahan.
• Modusnya, oknum tersebut menaikkan harga dari nilai wajar untuk mendapat keuntungan tidak sah.

TRIBUNNEWS.com - Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan ada indikasi lahan negara ikut dijual oleh oknum dalam pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Tanah milik negara itu diperjualbelikan kepada negara, dengan tujuan oknum tersebut mendapatkan untung.

Padahal, proyek Whoosh adalah proyek pemerintah, di mana negara seharusnya tidak membayar untuk lahan yang merupakan miliknya.

"Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," jelas Asep, Senin (10/11/2025).

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah, proyek negara, ya harusnya tidak bayar," imbuh dia.

Asep juga menyebut adanya dugaan mark up harga dalam proses pembebasan lahan.

Baca juga: Ada Satu Menteri Disebut Temani Jokowi saat Tanda Tangan Proyek Whoosh dengan China

Ia mengatakan, mark up harga pembebasan lahan menjadi motif bagi oknum-oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dari peoyek Whoosh.

"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya."

"Jadi bukan masalah prosesnya, (tapi) terkait dengan pembebasan lahan," kata Asep."

"Misalkan pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100. Kan jadi nggak wajar tuh, kembalikan dong, negara kan rugi," lanjutnya.

Meski demikian, KPK belum bisa menjelaskan secara detail, lahan mana saja yang saat ini tengah diperiksa.

"Apakah yang di Halim, yang dari Jakarta? Kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung, nah ataukah yang di Bandung itu di Tegalluar? Tegalluar itu juga sudah sampai ke arah Cileunyi, apakah yang di sana? Ya, nanti kita sama-sama tunggu ya," pungkasnya, dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, sempat menyarankan lembaga anti-rasuah agar memeriksa dua hal penting terkait Whoosh.

Pertama, adalah mencari tahu soal perencanaan proyek Whoosh yang merupakan kerja sama Indonesia-China.

"Menelusuri mulai dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pengerjaan, termasuk prediksi penumpang dan pendapatan," urai Yudi, dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (29/10/2025).

Kedua, lanjut Yudi, adalah proses pembangunan proyek Whoosh.

Dari situ, menurut Yudi, akan diketahui apakah terjadi mark up dalam pembelian lahan.

Ia juga mengatakan, apabila proses pembangunan Whoosh ditelusuri secara teliti, juga bakal terungkap, apakah benar lahan untuk proyek dibeli dari pemiliknya.

"Proses pembangunan, harus ditelusuri, apakah terjadi mark up terkait pembelian lahan, apakah benar lahan tersebut dibeli dari pemiliknya," tuturnya.

Mahfud MD Yakin Luhut Tidak Terlibat

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ragu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, terlibat dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebab, menurutnya, Luhut baru diberi tugas untuk menyelesaikan proyek Whoosh pada 2020, ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves).

Baca juga: Profesor Kampus Singapura Sebut Tak Mungkin Jokowi Tidak Beri Jaminan ke China soal Proyek Whoosh

Padahal, Mahfud mengatakan kontrak proyek Whoosh ini sudah mulai diproses pada 2015-2016.

"Saya diangkat jadi Menko Polhukam itu tahun 2019 bulan Oktober, kontrak ini (proyek Whoosh) tahun 2015-2016, jadi saya tidak tahu di dalam (proses perencanaan proyek)," ungkap Mahfud dalam tayangan Kompas Petang di KompasTV, dikutip Tribunnews.com, Rabu (29/10/2025).

"Saya juga ragu ya, meskipun orang boleh berspekulasi, kalau Pak Luhut itu terlibat di sini. Karena Pak Luhut baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor, tahun 2020."

"Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut nggak ikut di sini karena bukan bidangnya, tapi tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan," urainya.

Mahfud lantas menegaskan, pernyataannya itu bukan berarti dirinya membela Luhut.

Ia hanya melihat dari fakta, Luhut baru mendapat tugas menangani proyek Whoosh pada 2020.

Menurut Luhut, kata Mahfud, proyek Whoosh sudah busuk alias amburadul saat ditangani pria yang kini menjabat sebagai Ketua DEN itu.

"Bukan saya membela Pak Luhut, saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal dan tidak ada yang nyebut (Luhut) di awal (kontrak) ikut (terlibat)."

"Dia baru tahun 2020 disuruh selesaikan, dan kata Pak Luhut itu barang sudah busuk, " kata Mahfud.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku tahu karakter Luhut.

Sebagai pensiunan militer, ujar Mahfud, Luhut selalu bertanggung jawab atas segala perintah dari atasan.

Mahfud mengatakan Luhut akan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan tanpa banyak mempermasalahkannya.

Karakter itu, menurut Mahfud, muncul sebab selama Luhut berkecimpung sebagai prajurit TNI, atasan akan bertanggung jawab jika terjadi masalah.

"Saya tahu karakternya Pak Luhut, kalau diberi tugas oleh Presiden, itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau diperintah atasan, harus diselesaikan, tidak banyak dipersoalkan. Ya dia selesaikan," urai Mahfud.

"Tapi, kalau ada apa-apa di militer itu yang bertanggung jawab atasannya, dalam hal ini setahu saya selalu gitu, ketika diminta presiden ya diselesaikan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama, Kompas.com)