Usman Hamid Ingatkan Pentingnya Kontrol Sipil atas Militer dalam Negara Demokrasi
Hubungan sipil-militer harus dibangun di atas tiga pilar utama yakni kontrol sipil, netralitas militer, dan akuntabilitas institusi.
lihat foto
Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf mengingatkan Indonesia tengah menghadapi potensi konflik nyata di Laut China Selatan dan perbatasan Ambalat yang membutuhkan postur pertahanan outward looking atau memandang ke luar dengan teknologi tinggi.
”Namun hampir 70 persen anggaran pertahanan kita habis untuk belanja pegawai dan rutin. Hanya 20-30 persen untuk alutsista,” paparnya.
Dalam kondisi cekak anggaran, Al Araf mengkritik keras pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) dan pelibatan TNI di proyek food estate atau lumbung pangan yang dinilainya memboroskan anggaran tanpa hasil yang jelas.
”Kapasitas perang hari ini ditentukan teknologi. Bagaimana mau melatih mereka profesional? Satu butir peluru itu mahal sekali,” tutur Al Araf.
Beberapa waktu lalu, ia juga menyoroti peran dan fungsi militer yang saat ini sudah mulai bergeser.
"Tren politisasi terhadap militer dan perluasan peran non-tempur berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI," ujarnya ketika itu.
Menurutnya, masyarakat telah sepakat mengalokasikan anggaran besar, termasuk untuk alutsista modern, dengan harapan TNI menjadi profesional, tidak berbisnis, dan tidak berpolitik.
| Bonnie Triyana Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mengabaikan Nilai Reformasi |
|
|---|
| Komnas HAM Keberatan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Melukai Korban dan Keluarga Pelanggaran HAM |
|
|---|
| Kementerian HAM Gelar Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/Sederajat, Total Hadiah Rp90 Juta |
|
|---|
| Fadli Zon Sebut Proses Hukum Soal Korupsi & Pelanggaran HAM Soeharto Sudah Tuntas dan Tidak Terbukti |
|
|---|
| “Saya Undang Anda Ziarah ke Makam Marsinah di Nganjuk”: Permintaan Kakak ke Kapolri |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.