Hari Anak Sedunia 2025, Kenali Hak-hak Anak menurut UNICEF

Anak-anak berhak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan menikmati masa kecilnya.

Mereka layak bersenang-senang dan merasa aman untuk mengekspresikan diri dan perasaannya.

Isi Konvensi Hak Anak

Sebuah resolusi disepakati oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 tentang hak-hak anak, sebagai berikut.

1. Pasal 1: Definisi anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun.
2. Pasal 2: Hak anak berlaku tanpa diskriminasi (ras, agama, status, dsb).
3. Pasal 3: Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan.
4. Pasal 4: Negara wajib menyediakan hak-hak anak sebagaimana tertulis dalam konvensi.
5. Pasal 5: Orang tua/wali berperan membimbing anak sesuai perkembangan anak.
6. Pasal 6: Anak punya hak atas kehidupan; negara harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
7. Pasal 7: Anak berhak didaftarkan saat lahir, punya nama, kewarganegaraan, dan hubungan dengan orang tua.
8. Pasal 8: Anak berhak atas identitas: nama, kewarganegaraan, dan menjaga ikatan keluarga.
9. Pasal 9: Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali demi kepentingan terbaik; tetap punya hak berkomunikasi bila terpisah.
10. Pasal 10: Anak dan orang tua berhak untuk bertemu bila tinggal di negara berbeda.
11. Pasal 11: Negara harus melindungi anak dari penculikan dan pemindahan secara ilegal.
12. Pasal 12: Anak punya hak didengarkan pendapatnya dan dipertimbangkan dalam keputusan.
13. Pasal 13: Anak punya hak menyatakan pendapat serta mencari dan menyebarkan informasi.
14. Pasal 14: Anak punya kebebasan beragama, berpikir, dan berkeyakinan; orang tua membimbing sesuai perkembangan anak.
15. Pasal 15: Anak punya hak berkumpul dan bersosialisasi secara damai.
16. Pasal 16: Anak berhak atas privasi dan perlindungan dari intervensi sewenang-wenang.
17. Pasal 17: Anak berhak mengakses informasi yang bermanfaat dari berbagai sumber.
18. Pasal 18: Orang tua bersama bertanggung jawab membesarkan anak; negara memberi dukungan.
19. Pasal 19: Anak dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
20. Pasal 20: Anak tanpa pengasuhan keluarga berhak atas pengasuhan alternatif yang layak.
21. Pasal 21: Dalam adopsi, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama.
22. Pasal 22: Anak pengungsi berhak atas perlindungan khusus.
23. Pasal 23: Anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan, pelatihan, dan perlindungan khusus.
24. Pasal 24: Anak berhak atas kesehatan terbaik, gizi, kebersihan, air bersih, dan layanan medis.
25. Pasal 25: Anak dalam pengasuhan di luar rumah harus dievaluasi secara berkala.
26. Pasal 26: Anak berhak atas jaminan sosial.
27. Pasal 27: Anak berhak atas standar hidup layak; negara membantu bila orang tua tidak mampu.
28. Pasal 28: Anak berhak mendapat pendidikan; pendidikan dasar gratis.
29. Pasal 29: Pendidikan bertujuan mengembangkan kepribadian, bakat, dan rasa hormat terhadap HAM.
30. Pasal 30: Anak dari kelompok minoritas berhak mempertahankan budaya, bahasa, dan agama.
31. Pasal 31: Anak berhak istirahat, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
32. Pasal 32: Anak dilindungi dari pekerjaan berbahaya dan eksploitasi.
33. Pasal 33: Anak dilindungi dari penyalahgunaan narkoba.
34. Pasal 34: Anak dilindungi dari eksploitasi seksual.
35. Pasal 35: Negara mencegah penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.
36. Pasal 36: Anak dilindungi dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan.
37. Pasal 37: Anak tidak boleh disiksa atau dihukum kejam; tidak boleh hukuman mati atau penjara seumur hidup.
38. Pasal 38: Anak dilindungi dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.
39. Pasal 39: Anak korban kekerasan atau konflik berhak mendapat rehabilitasi.
40. Pasal 40: Anak pelaku dugaan tindak kriminal diperlakukan dengan sistem peradilan yang menghormati haknya.
41. Pasal 41: Jika hukum nasional memberikan perlindungan lebih baik, maka itu yang digunakan.
42. Pasal 42: Anak dan orang dewasa harus diberi informasi tentang hak-hak anak.
43. Pasal 43: Dibentuk Komite Hak Anak PBB untuk memantau pelaksanaan konvensi.
44. Pasal 44: Negara melaporkan pelaksanaan hak anak kepada Komite Hak Anak.
45. Pasal 45: Komite dapat memberikan rekomendasi dan bantuan untuk penerapan konvensi.
46. Pasal 46: Menjelaskan metode dan jadwal pelaporan negara.
47. Pasal 47: Komite menyusun laporan umum dan koordinasi bantuan teknis.
48. Pasal 48: Negara diimbau membentuk lembaga nasional perlindungan hak anak.
49. Pasal 49: Komite menetapkan tata cara kerja; negara dapat mengajukan pertanyaan.
50. Pasal 50: Negara bekerja sama secara internasional dalam pemenuhan hak anak.
51. Pasal 51: Komite dapat memberikan bantuan teknis dan nasihat.
52. Pasal 52: Negara dapat membuat reservasi sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan konvensi.
53. Pasal 53: Sekretaris-Jenderal PBB menjadi penyimpan naskah asli konvensi.
54. Pasal 54: Naskah asli tersedia dalam enam bahasa resmi PBB dan disimpan di PBB.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)