PP KAMMI dan Kementan Gelar Sosialisasi, Bahas Swasembada Pangan Mustahil Tanpa Irigasi Stabil

Ringkasan Berita:

• Kementerian Pertanian dan KAMMI menggelar sosialisasi strategi penguatan irigasi.
• KAMMI memberikan kritik konstruktif, swasembada pangan mustahil tercapai tanpa stabilitas irigasi dan pembenahan distribusi.
• Kementan menekankan modernisasi pertanian dan regenerasi petani.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali menjadi fokus dalam diskusi “Sosialisasi Program Strategis Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional” yang digelar di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, Jumat (21/11/2025).

Agenda kolaboratif antara Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian dan Pimpinan Pusat KAMMI Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta, mulai dari kader KAMMI se-Jawa Timur, petani muda, hingga mahasiswa Polbangtan.

Baca juga: 80 Persen Komoditas Ekspor Butuh Fumigasi, ASPPHAMI Perkuat Dukungan Swasembada Pangan

Dalam sambutannya, Dirjen Konservasi dan Pengembangan Sumber Air (KPSA), Dr. Asmarhansyah, menjelaskan prioritas utama pemerintah dalam memastikan ketersediaan air untuk sektor pertanian.

Dia memaparkan pembangunan ribuan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, dam parit, dan bangunan konservasi air sebagai fondasi peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas nasional.

Baca juga: Optimisme Swasembada Pangan Menggema di UNS, Mentan Amran Sebut Satu Bulan Lagi Terwujud

"Ketersediaan air bukan hanya fasilitas pelengkap, tetapi fondasi utama produksi. Kami memastikan air tersedia, kualitasnya terjaga, dan risiko lingkungannya dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan perubahan iklim mulai dari kekeringan hingga fluktuasi debit air harus dihadapi dengan kolaborasi lintas lembaga.

"Ini bukan kerja satu direktorat. Kementan, ESDM, kelompok tani, TNI, dan PLN harus bergerak bersama," katanya.

Asmarhansyah juga meluruskan polemik bangunan “mirip toilet” di Boyolali yang sempat viral.

Dia menjelaskan, bangunan tersebut adalah rumah pompa irigasi dengan nilai investasi besar karena mencakup pemboran dan pemasangan pipa.

“Kami harus melihat konteks teknis agar pembangunan tidak disalahpahami,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menyampaikan kritik konstruktif sekaligus apresiasi terhadap arah kebijakan pertanian nasional.

Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan swasembada sangat ditentukan oleh dua aspek kunci yaitu stabilitas irigasi dan distribusi pangan.

“Kita tidak dapat berbicara tentang swasembada pangan jika air tidak benar-benar mengalir ke sawah. Petani membutuhkan kepastian irigasi, bukan sekadar slogan,” ujar Aulia.

Berdasarkan data terbaru, rata-rata harga beras premium nasional masih bertahan di angka Rp 16.210 per kilogram pada September 2025, angka yang dinilai belum mencerminkan kemandirian pangan yang sedang digaungkan pemerintah.

Baca juga: Jadi Garda Terdepan, Mentan Amran Ajak Penyuluh Satu Komando Kawal Swasembada Pangan

“Kita bicara visi lumbung pangan dunia, tetapi harga beras masih tinggi di pasar rakyat. Itu menunjukkan ada persoalan tata kelola distribusi dan pascapanen yang belum rampung," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aulia juga memberikan apresiasi terbuka kepada Menteri Pertanian yang dinilainya berhasil mengambil langkah berani dalam menahan impor beras dan menjaga kesejahteraan petani.

“Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang sudah tidak melakukan impor serta menaikkan harga pembelian padi menjadi Rp 6.500. Ini langkah penting untuk melindungi petani,” ujarnya.

Namun, Aulia menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup apabila tidak diikuti dengan perbaikan tata kelola distribusi dan manajemen penyimpanan pangan.

“Kami menghargai keberpihakan kepada petani, tetapi swasembada tidak akan berarti apa-apa kalau distribusinya tidak diperbaiki. Gudang harus modern, rantai pasok harus efisien, dan harga di masyarakat harus turun. Jika distribusi tidak dibenahi, swasembada hanya berhenti di angka produksi, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Ia kemudian menekankan betapa vitalnya peran Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian dalam keseluruhan agenda swasembada.

“Maka peran Ditjen LIP sangat vital dalam mensukseskan swasembada pangan. Irigasi yang stabil adalah titik sentral produksi. Jika air dijamin dan infrastruktur diperkuat, maka petani mampu meningkatkan hasil panen dan harga di masyarakat dapat ditekan," katanya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris BPPSDMP Kementan, Nurul Qomariyah, mengungkap pentingnya regenerasi petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia menyampaikan bahwa petani muda merupakan garda terdepan dalam modernisasi pertanian.

“Petani muda bukan hanya penyedia pangan, tetapi penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja,” ujarnya.

Baca juga: Guru Besar Ekonomi Pertanian Kini Sebut Indonesia Beyond Swasembada Pangan

Nurul menekankan percepatan modernisasi pertanian melalui penggunaan drone, transplanter, traktor modern, hingga combine harvester sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pemuda, dan petani muda dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, perbaikan irigasi, distribusi pangan, hingga stabilisasi harga.

“Mahasiswa dan petani muda bukan penonton. Kami ada di garda depan memastikan masa depan pertanian bangsa. Negara harus hadir, mulai dari air, distribusi, hingga harga," kata Aulia.