Anggota DPR Penasaran 22 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatera

Sementara perusahaan besar justru tidak pernah dipublikasikan meski izinnya telah dicabut.

“Orang kecil yang mencuri kayu bakar ditangkap, ditayangkan di televisi, diproses sampai penjara. Tapi perusahaan besar yang izinnya dicabut justru tidak pernah dimunculkan ke publik,” ujar Suwendra.

Dia berharap Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang hadir dalam rapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan membuka daftar perusahaan bermasalah secara terang-benderang.

“Daftar itu harus dimunculkan di sini, ditonton seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya diajak membayangkan, sementara dampaknya nyata dan dirasakan rakyat,” katanya.

Minta Secara Kelembagaan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan bahwa Komisi IV secara kelembagaan meminta Kementerian Kehutanan segera mengumumkan 22 perusahaan yang izinnya telah dicabut namun belum disampaikan ke publik.

“Saya sampaikan pengantar kenapa kami bersikap seperti ini. Polanya selalu sama, dicabut dulu, diumumkan belakangan. Sekarang ada 22 perusahaan lagi yang sudah dicabut per 15 Desember 2025, tapi belum diumumkan ke Komisi IV,” kata Alex.

Alex mempertanyakan alasan lambannya pengumuman tersebut dan mengingatkan agar Kementerian Kehutanan tidak membuka ruang kecurigaan di tengah masyarakat.

“Saya bingung kenapa butuh waktu lama dari pencabutan sampai pengumuman. Jangan marah kalau publik berpikir negatif. Kalau sudah dicabut berdasarkan kajian, ya umumkan saja,” ujar Alex.

Dalam salah satu kesimpulan rapat tersebut, Komisi IV DPR RI pun mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mengumumkan 22 Pemegang Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang izinnya telah dicabut serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Menteri Kehutanan

Di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bilang akan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk di daerah Sumatera.

Raja Juli menegaskan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

"Jadi, secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar," kata Raja Juli.

Menurut dia, Prabowo memerintahkannya untuk lebih berani lagi dalam menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal.

"Yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita," ujar dia.

Raja Juli menambahkan, pencabutan 22 PBPH ini akan dimuat lewat surat keputusan (SK).

"Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian," ucap dia.