Anggota DPR Soroti Banyaknya Program Pembangunan Nasional yang Tidak Terintegrasi

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai persoalan mendasar pembangunan nasional bukan pada ketiadaan program, melainkan lemahnya arsitektur kebijakan yang menyatukan berbagai program. 
• Hal ini ia sampaikan menanggapi laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 dari BPK RI dalam Rapat Paripurna DPR.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti menyatakan bahwa persoalan mendasar pembangunan nasional saat ini bukan pada ketiadaan program, melainkan lemahnya arsitektur kebijakan yang menyatukannya.

Hal itu ia sampaikan merespons laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 yang diserahkan BPK RI dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/4/2026). 

Meski negara berhasil mengungkap potensi kerugian hingga Rp 42,87 triliun, Azis menilai hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa kementerian dan lembaga belum bekerja sebagai satu tubuh yang searah.

"Persoalan pembangunan kita hari ini bukan lagi ketiadaan program, melainkan lemahnya arsitektur yang mewadahinya," kata Azis kepada wartawan, Rabu (22/4/2025).

Azis menyoroti temuan BPK mengenai data dan sistem informasi pangan yang belum lengkap serta belum terhubung antar-kementerian. 

Hal serupa terjadi pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang meski sudah diverifikasi, belum menjamin kualitas data secara utuh di seluruh siklus.

Menurut dia, ketiadaan data tunggal yang akurat membuat negara seperti berjalan di dalam kabut karena mengambil keputusan besar dengan penglihatan terbatas.

"Bagaimana mungkin kebijakan bisa tepat sasaran jika realitas yang menjadi pijakannya sendiri belum utuh? Negara seperti berjalan dalam kabut, mengambil keputusan besar dengan penglihatan yang terbatas. Kita tidak kekurangan niat baik, tetapi sering kali kehilangan ketepatan. Padahal, ketepatan hanya mungkin lahir dari data yang akurat, utuh, dan saling terhubung," jelasnya.

Substansi lain yang disoroti Azis adalah fragmentasi kebijakan lintas sektoral. Ia menilai kementerian dan lembaga masih berjalan dengan agendanya masing-masing tanpa orkestrasi yang padu.

"Akibatnya sederhana, tetapi mahal: program saling tumpang tindih, anggaran mengalir tanpa efisiensi maksimal, dan hasil tidak pernah benar-benar mencapai potensi terbaiknya," ucapnya. 

Ia menambahkan, integrasi kebijakan jauh lebih penting daripada sekadar koordinasi administratif dalam bentuk rapat. 

Hal ini, kata dia, terlihat di sektor pangan. Meski produksi beras tahun 2025 meningkat 13,36 persen menjadi 34,71 juta ton, BPK menemukan bahwa perencanaan lahan belum sinkron dengan infrastruktur irigasi.

Ketidaksinkronan ini juga merembet ke sektor energi dan BUMN. Azis menyoroti inefisiensi pada pabrik PT Pupuk Indonesia yang sudah tua, kelemahan pengawasan kredit pada KPR di BTN yang berpotensi merugikan Rp 707,18 miliar, hingga praktik illegal drilling di sektor migas.

Selain masalah koordinasi, Azis menyoroti rendahnya disiplin dalam menindaklanjuti temuan pengawas. Berdasarkan data BPK 2005-2025, masih terdapat sekitar 19,5 persen rekomendasi yang belum tuntas diselesaikan. 

Dari total kerugian negara yang ditetapkan sebesar Rp 5,88 triliun, masih tersisa sekitar Rp 1,93 triliun yang belum terselesaikan.

"Tantangan terbesar bukan menemukan kesalahan, melainkan menyelesaikannya sampai akhir. Dan di sinilah publik memiliki peran yang tidak bisa diabaikan," tuturnya. 

Ke depan, ia meminta agar setiap program tidak hanya diukur dari banyaknya fisik yang dibangun, tetapi apakah program tersebut saling terhubung dan tepat sasaran.