Kuota Hangus Dipersoalkan di MK, Operator Seluler: demi Keadilan Akses Internet

Ringkasan Berita:

• Industri seluler menilai sistem kuota internet dengan masa berlaku tetap masih diperlukan untuk menjaga kualitas jaringan, pemerataan akses, dan keberlanjutan layanan. 
• Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, perwakilan operator menegaskan bahwa internet bukan barang, melainkan akses terhadap kapasitas jaringan bersama.
• VP SIMPATI Product Marketing, Adhi Putranto, menjelaskan bahwa jika kuota bisa ditumpuk tanpa batas waktu, risiko gangguan jaringan meningkat karena penggunaan data berlebihan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri seluler menilai sistem kuota internet dengan masa berlaku tetap diperlukan untuk menjaga kualitas jaringan, pemerataan akses, dan keberlanjutan layanan.

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi, sejumlah perwakilan operator menegaskan bahwa layanan internet bukan barang, melainkan akses terhadap kapasitas jaringan yang digunakan bersama.

Vice President SIMPATI Product Marketing, Adhi Putranto, menyebut keterbatasan kapasitas jaringan menjadi alasan utama perlunya pengaturan penggunaan.

“Akses internet bukanlah kapasitas yang berdiri sendiri untuk setiap pelanggan melainkan kapasitas bersama atau shared capacity yang harus dijaga agar dapat digunakan secara adil oleh seluruh pengguna,” ujarnya dalam sidang di MK, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, jika kuota bisa ditumpuk tanpa batas waktu, risiko gangguan jaringan meningkat.

“Jika pelanggan menumpuk volume data lalu menggunakannya secara bersamaan terutama untuk layanan ber-bandwidth tinggi, beban jaringan dapat meningkat signifikan dan menurunkan kualitas layanan pelanggan lain di area yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, VP Head of Prepaid Product and Pricing Strategy Indosat, Nicholas Yulius Munandar menjelaskan bahwa layanan internet merupakan perikatan akses. Bukan kepemilikan kuota sebagai barang.

“Sisa kuota yang tidak terpakai tidak berpindah ke mana pun, baik ke Indosat, pelanggan lain, maupun ke dalam jaringan dalam pengertian abstrak,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa yang berakhir adalah hak akses sesuai masa berlaku, bukan kehilangan hak milik.

Nicholas juga mengingatkan bahwa perubahan ke model tanpa batas waktu berpotensi berdampak luas, termasuk pada tarif.

“Operator harus menyediakan kapasitas untuk jangka waktu yang tidak dapat diprediksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi perencanaan kapasitas serta pengelolaan jaringan secara keseluruhan yang berpotensi mendorong perubahan atau kenaikan pada struktur tarif secara umum,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberagaman paket justru menjadi bentuk keadilan bagi konsumen.

Kemudian, Chief Customer Experience yang mewakili XL, Sukaca Purwokardjono  menilai sistem kuota dengan masa berlaku merupakan praktik umum dalam industri telekomunikasi. 

Ia menjelaskan, layanan internet berbeda dengan listrik karena berbasis kapasitas jaringan yang dipengaruhi waktu dan perilaku pengguna.

Terkait isu kuota hangus, ia menegaskan bahwa tidak ada perpindahan kuota ke pihak mana pun.