Data 4,6 Juta Warga Jawa Barat Diduga Bocor di Dark Web, IDCI Ingatkan Ketahanan Siber Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data pribadi sebanyak 4,6 juta warga Jawa Barat diduga diperjualbelikan di Dark Web.

Menanggapi kejadian ini, Wakil Direktur Keamanan Siber IDCI (Indonesia Digital Cybersecurity Initiative) menyampaikan keprihatinan sekaligus ajakan memperkuat langkah-langkah keamanan digital secara kolektif.

"Insiden ini menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga keamanan data pribadi. Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga budaya dan kesadaran," Wakil Direktur Keamanan Siber IDCI Mario Romano melalui keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

Baca juga: 62 Persen Serangan Siber di Indonesia Pada Aktivitas Pembobolan Data, Manufaktur Jadi Sasaran Utama

IDCI menekankan bahwa penguatan keamanan data adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum. 

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian IDCI antara lain pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran publik agar masyarakat memahami risiko penyalahgunaan data pribadi serta mengenali modus-modus peretasan. 

"Di sisi lain, penggunaan teknologi keamanan yang andal seperti enkripsi, firewall, dan audit sistem secara berkala juga harus menjadi standar dalam pengelolaan data oleh lembaga pemerintah maupun swasta," katanya. 

IDCI juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan swasta dalam berbagi informasi terkait ancaman serta solusi keamanan siber secara real-time. 

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber, termasuk mereka yang memperjualbelikan data di Dark Web, menjadi kunci untuk menciptakan efek jera.

Sebelumnya, peretasan ini diduga dilakukan oleh akun bernama @digitalghostt di platform X (sebelumnya Twitter). 

Akun ini mengklaim memiliki data sensitif seperti nama lengkap, alamat, NIK, email, dan pekerjaan warga Jawa Barat. 

Baca juga: Menteri HAM: Pertukaran Data dengan AS Sesuai Hukum, Tidak Bertentangan dengan HAM

Data tersebut bahkan disertai logo resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memunculkan spekulasi akan celah keamanan dalam pengelolaan data pemerintah.

Namun, Kepala Biro Pemotda Jawa Barat, Faiz Rahman, membantah bahwa data tersebut berasal dari instansi resmi. 

Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah mengelola data yang dimaksud dan menduga data berasal dari sumber eksternal atau pihak ketiga yang tidak memiliki izin resmi.

Tanggapan Pemprov

Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan memastikan bahwa data warga Jabar tidak diperjual belikan di situs ilegal atau dark web.

Erwan mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, terkait masalah tersebut dan data yang dikelola Pemprov Jabar dipastikan aman. 

“Sudah dipastikan tidak ada data yang dikelola oleh Pemprov yang seperti terjadi kemarin, dalam pemberitaan yang mencantumkan atau capture logo Pemprov dan Biro Pemotda. Hanya upaya oknum yang klaim miliki data warga Jabar untuk diperjualbelikan di situs ilegal atau dark web,” ujar Erwan, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, tim keamanan informasi dari Pemprov Jabar terus melakukan monitoring dan menangani upaya peretasan situs di lingkungan Pemprov Jabar.

“Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan,” katanya. 

Baca juga: Transfer Data Pribadi Lintas Negara, Bamsoet: Asal Sesuai UU PDP dan Prinsip Perlindungan yang Ketat

Tak cuma itu, pengecekan juga sudah dilakukan oleh Direktorat Cyber Polda Jabar dan menyebut jika data warga yang dikelola Pemprov Jabar aman dari peretasan.

“Tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kita cek ya. Kita juga inikan dengan Cyber Crime Polda dan sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami,” ucapnya. 

“Ya, tidak perlu dievaluasi, karena itu bukan data kami. Kami tidak ada kebocoran data. Saat ini sudah aman data kami, itu ada orang mengklaim. Ya, siapa saja juga kan bisa kalau mengklaim-klaim doang. Tapi kan tidak ada kenyataan seperti itu,” tambahnya. 

Sebelumnya, akun media sosial X dibuat heboh dengan unggahan akun anonim "DigitalGhostt" yang mengklaim telah menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jabar. 

Dalam unggahannya pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB, akun DigitalGostt mempertanyakan sistem pertahanan siber di Indonesia. Dia pun menyindir lemahnya pengamanan data oleh instansi pemerintah.

“Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?”. "Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?”, tulisnya dalam bahasa Inggris.

Dalam unggahan itu pun, terlihat logo resmi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat serta deskripsi data yang mencakup informasi sensitif antara lain alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email dan pekerjaan.

Akun DigitalGhostt sendiri merupakan pengguna aktif forum dark web yang memiliki sejumlah unggahan dan reputasi tinggi dalam komunitas yang biasa digunakan untuk jual beli data hasil peretasan.

Sementara dalam cuitan akun @H4ckmanac mengungkap, bahwa DigitalGhostt disebut-sebut merupakan hacker yang sama yang pernah membobol 700 ribu data individu di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). (*)

Sebagian Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sebut Tidak Ada Kebocoran dan Jual Beli Data Warga Jabar, Wagub Erwan: Itu Hanya Klaim