Sambut Keluhan Masyarakat Teluk Bayur, Advokat Rakyat Ajukan RDP ke Komisi III DPR

Untuk menyelesaikan masalah ini, ia menegaskan ARUN akan mengambil langkah-langkah advokasi.

Mulai dari kegiatan Musyawarah Rakyat untuk menerima aspirasi rakyat, menyampaikan tuntutan masyarakat kepada aparat penegak hukum daerah hingga mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

"Kami sudah mengajukan ke Komisi III. Sekarang masih menunggu undangan dari Komisi III, untuk melakukan RDP, menyampaikan keluhan masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama di Teluk Bayur ini," ungkap Syakieb.

Kepala Desa Teluk Bayur, Suarmin Boyo, yang turut hadir dalam acara ini, menyatakan bahwa keluhan ini sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakatnya sejak lama.

"Tapi memang sebelumnnya masyarakat tidak mengetahui harus mengeluh pada siapa. Jadi baru tahun 2020 lah kami menyampaikan ini ke DPRD Ketapang. Namun langkah-langkah yang dilakukan, tidak memberikan penyelesaikan yang memuaskan bagi masyarakat. Akhirnya, kami mencoba menyampaikan ini kepada DPD ARUN Ketapang," kata Suarmin Boyo.

ARUN  adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam advokasi dan pembelaan kepentingan masyarakat nusantara.

Memiliki perwakilan di sejumlah daerah, ARUN berupaya memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. 

ARUN aktif dalam berbagai isu advokasi, termasuk lingkungan, hukum, dan hak-hak masyarakat. 

Pada 2023 lalu, DPP ARUN sempat mengundang perhatian publik saat mengadukan hakim konstitusi Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Hal itu terkait putusan MK mengenai usia syarat calon presiden dan wakil presiden RI.