'Rapor Merah' Bupati Pati Sudewo dari KPPOD: Buat Kebijakan Tanpa Partisipasi Publik, Sikap Arogan

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman memberikan 'rapor merah' pada Bupati Pati Sudewo yang kini mendapatkan tuntutan pemakzulan dari warga Pati.

KPPOD merupakan lembaga kajian dan advokasi yang menaruh fokus pada isu yang terkait otonomi daerah dan desentralisasi, khususnya tata kelola ekonomi daerah.

Sementara Herman Suparman, dikutip dari situs resmi KPPOD adalah seorang lulusan dari Sekolah Tinggi Filsafat Ledalero (Flores-NTT) dan Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia.

Ia aktif berdiskusi dan menulis isu-isu otonomi daerah dan desentralisasi di sejumlah media massa lalu bergabung di KPPOD dan beragam kegiatan penelitian diikutinya.

Sementara tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo ini muncul dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar warga Pati pada, Rabu (13/8/2025), kemarin.

Demo ini adalah akibat dari kebijakan yang diambil Bupati Sudewo yang ingin menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meski kini tarif pajak PBB hingga 250 persen ini sudah dibatalkan oleh Bupati Sudewo, warga Pati terlanjur marah dan kini justru menginginkan lengsernya Sudewo dalam tuntutan aksi demo mereka kemarin.

Hasilnya, DPRD Pati pun sepakat menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo tersebut.

Lantas bagaimana penilaian KPPOD terhadap permasalahan yang menimpa Bupati Sudewo ini?

Hal apa saja yang dinilai pantas membuat Sudewo dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati?

'Rapor Merah' Bupati Pati Sudewo

Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman memberikan 'rapor merah' atas penilaiannya kepada Bupati Pati Sudewo.

KPPOD adalah sebuah lembaga independen yang bertugas memantau dan mengkaji pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Mereka berfokus pada isu-isu terkait desentralisasi dan tata kelola ekonomi daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan publik berdasarkan riset berbasis bukti. 

Baca juga: Hak Angket Pemakzulan Sudewo Disepakati DPRD Pati, Begini Respons Partai Golkar

Menurut Herman, ada dua hal sikap dan tindakan Bupati Sudewo ini yang dinilai memicu penolakan masyarakat hingga mereka berujung menuntut Sudewo dicopot dari jabatan Bupati Pati.