Inflasi Sumut Tertinggi di Indonesia, Bobby Nasution Ngaku Telah Siapkan Sejumlah Langkah Cepat
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), laju inflasi di Sumut pada September 2025, yakni mencapai 5,32 persen.
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Gubernur Sumut (Sumatra Utara) Bobby Nasution merespons ranking Sumut sebagai wilayah paling tinggi tingkat inflasi di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), laju inflasi di Sumut pada September 2025, yakni mencapai 5,32 persen.
"Inflasi ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kami ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil," ujar Bobby Nasution dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).
Baca juga: Ratusan Kali Rapat Inflasi, Pemda Tetap Saja Lemah Tangani Lonjakan Harga Komoditas
Dia juga mengatakan bahwa tekanan inflasi di Sumut berasal dari komoditas pangan yang bergejolak, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam.
Bobby lalu menjelaskan bahwa dalam tiga bulan ke depan, pihaknya telah menyiapkan 11 langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi.
"Yaitu membagikan secara gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, dan monitoring distribusi pangan," ujarnya.
Lalu, pihaknya akan memperkuat kerja sama antar-daerah, di antaranya dengan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola cabai dan bawang merah, kemudian mengantisipasi bahan pangan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan penetapan toko pantau inflasi.
Dia mengatakan, langkah yang dijalankan menganut prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditas, tepat sasaran, dan tepat waktu.
"Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan," tegas Bobby.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa penanganan inflasi tak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
Baca juga: Daftar 10 Provinsi dengan Kondisi Inflasi Tertinggi per September 2025, Gubernur Disorot
Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
"Dengan cara ini, kami ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, harga akan lebih terkendali," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/10/2025). Baca juga: Kenapa Pemerintah Tak Morato.
Data Kemendagri
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memaparkan sejumlah provinsi yang mengalami inflasi tertinggi dan terendah pada September 2025.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 1 Oktober 2025 tersebut, ada 5 provinsi di Pulau Sumatera yang tercatat kondisi inflasinya tinggi pada bulan tersebut.
Adapun inflasi yakni kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang dan peningkatan biaya hidup.
Hal ini terjadi karena permintaan melebihi penawaran, peningkatan biaya produksi, atau peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat.
"Di sini kita sama-sama melihat, Sumut (5,32 persen), Riau (5,08 persen), Aceh (4,45 persen), Sumbar (4,22%), Sulteng (3,88%), Jambi (3,77%), Sultra (3,68%), Papua Pegunungan (3,55%)," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Tomsi mengatakan inflasi 5% di suatu provinsi, sudah terasa dampaknya bagi masyarakat.
"Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," kata Tomsi.
Baca juga: Beras Alami Deflasi 0,13 Persen pada September 2025, Akhiri Tren 4 Tahun Inflasi
Tak hanya provinsi, Tomsi juga memaparkan kabupaten dan kota yang kondisi inflasinya paling tinggi.
Adapun kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi yakni Kabupaten Deli Serdang (6,81%) dan Kota Pematang Siantar (5,84%).
"Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka ini, tentunya (kenaikan harga) sangat dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
Namun dia mengatakan bahwa dalam catatanya, hanya sedikit provinsi, kabupaten dan kota yang kondisi inflasinya tinggi.
"Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemda harus bekerja keras yang merah-merah ini, karena yang lain bisa," kata dia.
"Contohnya, kita sama-sama tahu kondisi sulitnya medan distribusi Papua Pegunungan, tapi bisa 3,55 persen. Sementara provinsi yang lain yang distribusi lancar dan mudah itu angkanya tinggi," tandas Tomsi.
Berikut 10 provinsi dengan inflasi tertinggi:
- Sumatera Utara (Sumut): 5,32 persen
- Riau: 5,08 persen
- Aceh: 4,45 persen
- Sumatera Barat (Sumbar): 4,22 persen
- Sulawesi Tengah (Sulteng): 3,88 persen
- Jambi: 3,77 persen
- Sulawesi Tenggara (Sultra): 3,68 persen
- Papua Pegunungan: 3,55 persen
- Sumatera Selatan (Sumsel): 3,44 persen
- Papua Selatan: 3,42 persen
Berikut 10 Provinsi dengan inflasi terendah:
- Gorontalo: 1,99 persen
- Kalimantan Barat: 1,94 persen
- Bangka Belitung: 1,82 persen
- Kalimantan Timur: 1,77 persen
- Sulawesi Utara: 1,57 persen
- Papua Barat Daya: 1,30 persen
- Lampung: 1,17 persen
- Papua Barat: 1,02 persen
- Papua: 0,99 persen
- Maluku Utara: -0,17 persen
(Tribunnews/Kompas.com)
Kemendagri Colek Pemda yang Inflasinya Masih Tinggi, Inisiatifnya Tak Maksimal |
![]() |
---|
Daftar 10 Provinsi dengan Kondisi Inflasi Tertinggi per September 2025, Gubernur Disorot |
![]() |
---|
Perayaan HUT TNI ke-80: Bobby Nasution Ajak Perkuat Sinergi Rakyat dan TNI |
![]() |
---|
Rocky Gerung soal Urgensi Pertemuan Prabowo-Jokowi: Apakah Jokowi Mulai Gelisah soal Gibran & Bobby? |
![]() |
---|
Wamendagri Bima Arya Dorong PLBN Sebatik Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.