Setelah Identifikasi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Selesai, Polisi Akan Jalankan Proses Hukum

TRIBUNNEWS.COM - Polda Jawa Timur menegaskan, bakal menjalankan proses penegakan hukum terkait peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Insiden ambruknya bangunan musala Ponpes Al Khoziny pada Senin (29/9/2025), mengakibatkan adanya korban sebanyak 171 orang.

Dari jumlah total tersebut, 104 orang di antaranya dinyatakan selamat dan 67 korban meninggal dunia (termasuk 8 bagian tubuh).

Operasi pencarian dan pertolongan korban telah berakhir pada Selasa (7/10/2025), kemarin. 

Kini, masih dilakukan identifikasi korban dengan melibatkan tim DVI dari RS Bhayangkara Polda Jatim. 

Dikutip dari Surya.co.id, masih ada 31 kantong jenazah yang masih dalam proses diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Jatim, pada Rabu (8/10/2025). 

Setelah proses identifikasi korban ambruknya ponpes tertua di Jatim itu, pihak kepolisian akan mengambil langkah hukum sesuai prosedur.

Hal tersebut, disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (8/10/2025) ini.

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa Polda Jawa Timur sejauh ini telah menyampaikan pernyataan resmi dari Bapak Kapolda bahwa proses hukum akan kami lakukan," jelasnya, dilansir tribratanews.polri.go.id

"Tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, mulai dari penyelidikan hingga nanti ditingkatkan ke tahap penyidikan,” imbuh Jules Abraham.

Meski demikian, ia menekankan, saat ini fokus utama Polda Jawa Timur bersama tim DVI adalah menyelesaikan proses identifikasi seluruh jenazah korban.

Baca juga: Kisah Fauzi, 4 Keponakan Jadi Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny: Pasrah Tunggu Identifikasi Jenazah

Dikatakan Jules Abraham, proses ini memerlukan ketelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kemanusiaan.

“Proses identifikasi dari tim DVI masih terus dilakukan. Untuk keluarga korban yang sedang berduka, kami mohon agar kita semua berempati. Biarkan seluruh proses ini berjalan sebagaimana mestinya."

"Percayalah, kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya. 

Adapun untuk tahap identifikasi oleh tim DVI masih berlangsung di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya.

“Artinya, di lokasi bencana sudah tidak ada lagi kegiatan pencarian. Namun proses identifikasi jenazah korban belum berakhir. Kami mohon rekan-rekan media dan masyarakat bersabar,” kata Kabid Humas.

Sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), ada 17 nama korban yang berhasil diidentifikasi oleh petugas medis Forensik. 

Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr M Khusnan Marzuki, mengatakan sampai hari Rabu ini, sudah ada total 34 jenazah dan dua body part yang diwadahi 36 kantong jenazah. 

Artinya, masih ada 31 kantong jenazah di RS Bhayangkara yang sedang diteliti oleh Tim DVI. 

Guna mempercepat proses identifikasi tersebut, pihaknya telah mengirimkan 14 sampel Ante-Mortem (AM) untuk diuji tes DNA ke RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri di Jakarta. 

dr Khusnan pun optimistis proses identifikasi terhadap seluruh jenazah dapat rampung kurun waktu empat hari. 

"Gak ada kesulitan. Jadi kami kombinasi 2 (metode), AM dan PM kami lakukan rekonsiliasi. Kami pakai dua-duanya, dari uji Laboratorium DNA kami gunakan, medis, dan data properti. Ini kan masih 31 kantong. Selasa kirim 14 sampel DNA," katanya, saat ditemui awak media di RS Bhayangkara Surabaya, Rabu, dilansir Surya.co.id.

Pemerintah Bentuk Satgas Pembangunan Ponpes

Sementara itu, pemerintah mengungkapkan sejumlah langkah dalam menyikapi insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes).

Satgas ini dibentuk setelah insiden ambruknya mushala Pondok Pesantren Al Khoziny yang menewaskan 67 orang.

"Kami akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU," kata Muhaimin saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, audit akan merujuk pada data yang dihimpun dari pemerintah daerah serta laporan masyarakat. 

"Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat. Bahkan kita buka hotline," jelas Ketua Umum PKB itu.

Baca juga: Cegah Bangunan Ponpes Roboh Lagi, Kemenag Petakan Pesantren yang Berpotensi Rusak

Cak Imin menyebut, melalui hotline tersebut masyarakat dapat melaporkan pesantren-pesantren yang rawan rusak.

"Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline," ucapnya.

Selain itu, Cak Imin meminta seluruh Ponpes wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul UPDATE Ada 31 Kantong Jenazah Korban Musala Al Khoziny Sidoarjo Masih Diidentifikasi

(Tribunnews.com/Chaerul Umam, Fersianus Waku, Surya.co.id/Luhur Pambudi)