ASN di Gedung Sate Jalani WFH, Pegawai Nilai Kebijakan Positif, Gubernur Jabar: Sangat Efisien

Ringkasan Berita:

• ASN di Gedung Sate, Kota Bandung mulai jalani uji coba WFH
• Seorang ASN menanggapi positif kebijakan tersebut karena tak perlu lagi kena macet
• Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sebut kebijakan ini sangat efisien karena banyak manfaatnya

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya mulai hari ini, Kamis (6/11/2025).

Rencananya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Gedung Sate yang berfungsi sebagai Kantor Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi ini akan uji coba WFH hingga Desember 2025 mendatang.

Kebijakan WFH ini dilakukan untuk menekan biaya operasional sekaligus mencari pola kerja paling efisien jelang tahun anggaran baru 2026.

Gedung Sate pun nampak sepi karena sejumlah ASN bekerja dari rumah.

Pantauan jurnalis TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman di lapangan, lampu hingga peralatan listrik dimatikan sebagai upaya efisiensi anggaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Adi Komar menuturkan, uji coba WFH ini dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non pelayanan.

Jadi, para ASN yang bertugas di bidang pelayanan tetap masuk ke kantor.

"Di Dinas Komunikasi Informatika sudah berjalan, tadi malam kita sudah skema-kan kegiatan-kegiatan di hari Kamis ini apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing bidang unit kerja dan mereka menetapkan target-target harian untuk hari ini," ujar Adi, Kamis (6/11/2025).

Adi menuturkan, sebenarnya tak ada bedanya antara bekerja di kantor dan di rumah karena para ASN tetap harus produktif dengan melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem.

"Kita sudah ada sistem untuk melaporkan kegiatan harian, sebetulnya sih sama saja. Ini kita replikasi pada saat Covid dulu, skemanya sama saja, hanya bedanya satu minggu sekali," ucapnya. 

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dedi Mulyadi menuturkan, setelah uji coba, nanti akan dilihat seberapa besar efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bela Guru yang Tampar Siswa Loncat Pagar: Saya Bantu jika Dilaporkan ke Polisi

“Secara prinsip semua bidang kita anjurkan supaya kita tahu efisiensi anggarannya secara umum berapa,” katanya.

Salah satu staf Humas Pemprov Jabar, Adi Permana menyambut positif kebijakan ini.

"Perbedaan jelas, soal efektivitas waktu karena rumah saya di Soreang, jadi tidak terjebak macet,"

"Jadi, efisiensi waktu dan akomodasi, kalau soal kerja, tidak ada masalah karena bisa dikerjakan di rumah," ucapnya.

Ia juga menuturkan bahwa tugasnya membuat konten tetap berjalan dan setiap hasil kerjanya dilaporkan melalui aplikasi.

"Hari pertama berjalan dengan baik, tugasnya bikin konten dan itu tetap jalan,"

"Jadi, apa saja yang dikerjakan dilaporkan di sana," ujar Adi.

Menurutnya, ia sudah bisa bekerja hanya bermodalkan laptop dan koneksi internet.

"Jadi menurut saya positif kalau tujuannya untuk efisiensi dan pernah dilakukan saat Covid, jadi bukan hal baru," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, di hari pertama WFH ini, sudah tak ada lagi penumpukan ASN di Gedung Sate.

“Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berjalan WFH yaitu tidak lagi terjadi penumpukan orang. Dia (para ASN) bekerja di rumah,” ujar Dedi, Kamis (6/11/2025).

Mengutip TribunJabar.id, ia menuturkan bahwa pemantauan WFH bisa dilakukan masing-masing OPD karena mereka sudah memiliki sistem tersendiri.

Ia menilai, penerapan WFH ini sangat efisien karena ASN tetap bekerja namun irit listrik dan air.

Bahkan menurutnya, penerapan WFH di lingkup Pemprov Jabar ini bisa mengurai kemacetan.

“Menurut saya sangat efisien. Satu, orang tetap bekerja. Dua, listrik irit. Tiga, air irit, dan jalan tidak macet,” ucapnya.

Baca juga: Pengakuan Guru di Subang setelah Tampar Siswa SMP, Dedi Mulyadi Pertemukan Wali Murid dengan Guru

Meski begitu, lanjut Dedi, tunjangan kinerja ASN yang bekerja di rumah, kantor, atau di lapangan dengan risiko tinggi akan berbeda.

“Beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko yang tinggi dengan yang bekerja di rumah. Nanti beda,” katanya. 

Selain itu, Dedi juga bakal mengumumkan siapa ASN yang rajin dan malas di sosial media.

Hal tersebut dilakukan sebagai sanksi sosial.

“Oh, iya nanti tanggal 18 November (diumumkan). Sudah ada datanya, siapa yang rajin siapa tidak. Itu kan kelihatan,” katanya.

Tak hanya di lingkungan Pemprov Jabar saja, Dedi juga menganjurkan Pemerintah Daerah di Jabar untuk menerapkan kebijakan WFH.

“Kita anjurkan, kalau tidak mau ya terserah mereka, tapi kalau mereka kedodoran keuangan jangan minta sama kita (pemprov),” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hari Pertama Uji Coba WFH, Dedi Mulyadi Singgung Hemat Listrik dan Air Hingga Jalan Tidak Macet

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id Nazmi Abdurrahman)