Demo di Jakarta
Rieke Diah Pitaloka Blak-blakan Sebut DPR RI Bisa Dibubarkan: Semua Balik Lagi ke Konstitusi
Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan cara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bisa dibubarkan, buntut demo pada 25 Agustus 2025 kemarin.
Penulis:
Ayu Miftakhul
Editor:
Pravitri Retno W
"Belum lagi saya menerima teman-teman, terima kasih yang sudah datang. Ada Jerome Polin, Andovi," timpalnya.
Kini, Rieke memberikan dukungan atas 'Tuntutan 17+8' untuk segera diproses.
"Iya (sempat berdialog). Saya memberikan support terhadap tuntutan ini. Dan mendukung pimpinan dan komisi terkait terhadap tuntutan ini," timpalnya lagi.
Makna 17+8 Tuntutan Rakyat
17+8 Tuntutan muncul setelah diskusi secara online oleh beberapa influencer seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Andovi da Lopez, hingga Salsa Erwina Hutagalung.
Tuntutan tersebut merupakan rangkuman dari berbagai organisasi sipil dan suara rakyat yang didengungkan selama demonstrasi berlangsung di bulan Agustus 2025 ini.
Tak cuma itu, tuntutan juga berasal dari tuntutan demo buruh yang digelar pada 28 Agusut 2025 lalu serta dari petisi yang tertuang dalam situs change.org.
Ada dua jenis tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan wakil rakyat yaitu bersifat harus diselesaikan segera dan bersifat jangka panjang.
Total berjumlah 17 tuntutan harus diselesaikan dalam jangkan waktu sepekan. Tenggat waktu tuntutan itu adalah Jumat (5/9/2025), dan harus dipenuhi oleh Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum parpol, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
Sementara, sisanya merupakan tuntutan yang bisa dilakukan untuk jangka panjang.
Selengkapnya berikut isi tuntutan tersebut:
Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Setuju Gaji Anggota DPR Dipotong: Mau Dikurangi Semua Juga Gak Masalah

17 Tuntutan Jangka Pendek
Tugas Presiden
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batapkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.