TAG
Muhammad Isnur
Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur.
Berita
-
Moeldoko Lapor Polisi, Tim Kuasa Hukum ICW: Posisi di Lingkar Istana Mestinya Bijak Tanggapi Kritik
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan laporan yang dibuat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada pihak kepolisian.
-
Tim Kuasa Hukum ICW Pastikan Sudah Balas Somasi dari Moeldoko
Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
-
ICW Sudah Terima Somasi Kedua dari KSP Moeldoko, Kuasa Hukum: Akan Kami Baca Dulu
Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah menerima somasi kedua yang dilayangkan pihak Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Somasi Moeldoko Terhadap ICW
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melayangkan somasi kepada ICW terkait polemik Ivermectin.
-
Tim Kajian UU ITE Dinilai akan Berat Sebelah, Pemerintah Diminta Libatkan Lembaga Independen
Tim kajian UU ITE dinilai akan berat sebelah, Koalisi Masyarakat Sipil minta Pemerintah libatkan lembaga independen di dalamnya,Selasa (23/2/2021).
-
Didakwa Sebar Berita Bohong dan Buat Onar, Deklarator KAMI Jumhur Hidayat Ajukan Eksepsi
Muhammad Isnur menyatakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya Jumhur Hidayat.
-
Jumhur Hidayat Tolak Dakwaan Jaksa Sebut Cuitannya di Twitter Picu Demo Rusuh UU Cipta Kerja
Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat menolak dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum.
-
YLBHI Nilai Terjadi Pergeseran Cara Pandang Pemerintah Terhadap Demonstrasi
Padahal, penyampaian pendapat di muka umum dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.
-
YLBHI Minta Mahkamah Agung Kooperatif di Perkara Nurhadi
Kami meminta Mahkamah Agung harus mendukung penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan
-
Tim Advokasi Novel Baswedan Minta Presiden Jokowi Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Muhammad Isnur, meminta Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta agar mengusut ulang perkara penyerangan kepada Novel Baswedan.
-
YLBHI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pelibatan TNI dalam Pelaksanaan New Normal
Pemerintah seharusnya menangani pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) berlandaskan kebijakan kesehatan publik berbasis sains.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Pertegas Aturan Hukum PSBB
Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah mempertegas aturan terkait pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
-
YLBHI Sebut Pernyataan Yasonna Laoly soal Harun Masiku Berpotensi Melanggar Etika: Itu Skandal Besar
Muhammad Isnur mendorong Presiden Joko Widodo segera mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Yasonna.
-
Ronny Sompie Dipecat Diduga Terkait Harun Masiku, Muhammad Isnur Sebut Yasonna Juga Harus Dicopot
Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot diduga terkait kasus Harun Masiku, Muhammad Isnur ingin Yasonna Laoly juga harus dilepas dari jabatan.
-
Dugaan Alasan Pencopotan Ronny Sompie, Komentar Jokowi hingga Yasonna akan Dipanggil Komisi III
YLBHI mengungkapkan dugaan alasan pencopotan Ronny Sompie oleh Menkumham Yasonna Laoly. Presiden Jokowi pun memberikan komentarnya terkait hal itu.
-
YLBHI Catat Sepanjang 2010 Ada 1.084 Orang Ditangkap Sewenang-wenang dan 836 Orang Dikriminalisasi
YLBHI mencatat banyaknya orang yang menjadi korban dari penangkapan sewenang-wenang, upaya kriminalisasi,
-
Tim Advokasi Novel Baswedan Nilai Ada Upaya Mengaburkan Kasus Penyerangan Terhadap Novel
Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur, menilai terdapat upaya mengaburkan kasus penyerangan terhadap
-
Tim Advokasi Novel Baswedan Dorong Presiden Jokowi Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
nggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur, mendorong Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta me
-
YLBHI Sebut Dewan Pengawas Rangkaian Tangan Presiden dalam KPK
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah kontrol presiden.
-
YLBHI: SKB 11 Menteri Berpotensi Langgar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Pihaknya hanya bisa menemukan UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaaan dan
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved