Pendidikan GOTAG
Pramono Ubaid
Berita
-
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Isi Seminar Bersama Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid positif Covid-19, sebelumnya ia dan Ketua KPU RI kerap menghadir kegiatan bersama di Makassar dan Depok.
-
BREAKING NEWS : Usai Ketua KPU, Kini Satu Komisioner KPU RI juga Dinyatakan Positif Covid-19
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid terkonfirmasi positif Corona berdasarkan hasil tes swab yang baru keluar Sabtu (19/9/2020) siang tadi.
-
E-Voting Belum Dapat Diterapkan, KPU: Pemungutan Suara Tetap Dilakukan di TPS
Menurut dia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
-
Debat Publik Pilkada 2020 Kemungkinan Dilakukan Tanpa Dihadiri Pendukung
Upaya itu dilakukan menghindari terjadinya kerumunan massa. Sebab, pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah itu akan digelar di masa pandemi Covid-19
-
Penyelenggara Pemilu Kaji Mekanisme Pemilihan Via Pos Untuk Pilkada Serentak 2020
Pemerintah Republik Indonesia menjadwalkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2020.
-
Ditunda Akibat Wabah Corona, Ini 3 Opsi Waktu Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan tiga opsi waktu penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
-
Tugas Evi Novida Ginting Manik di Divisi Teknis KPU RI Diambil Alih Hasyim Asyari
Hasyim Asyari ditunjuk untuk menangani tugas Evi Novida Ginting Manik di Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
KPU Usul Dana Pilkada Bersumber dari APBN
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid usulkan supaya dana penyelenggaraan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
-
KPU Sebut Larangan Pemabuk, Pejudi, dan Pezina Maju Pilkada Bukan Aturan Baru
Revisi Peraturan KPU (PKPU) soal larangan pemabuk, pezina, pejudi, dan pelaku KDRT maju dalam Pilkada 2020 sebetulnya sudah tertuang dalam UU Pilkada
-
ProJo Minta Jadwal Pelantikan Presiden dan Wapres Dimajukan, KPU Keberatan
Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal
-
KPU Optimistis Caleg yang Belum Setor LHKPN Mampu Rampungkan Persyaratan di Waktu Tersisa
Ubaid optimis hingga penghujung batas waktu, seluruh anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 bisa merampungkan kewajiban menyetor LHKPN
-
14 Anggota DPR Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Tidak Ada Kendala Apapun Dari KPK
14 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 masih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU.
-
Lanjuti Putusan MK, KPU RI: Hitung Suara Ulang 160 TPS di Sumut Berjalan Lancar
Sebagaimana diketahui, penghitungan suara ulang ini didasarkan pada putusan MK yang dibacakan tanggal 9 Agustus 2019 lalu
-
Fahri Hamzah Kritik Keras KPU Soal Wacana Larangan Mantan Koruptor Ikut Pilkada
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan larangan mantan koruptor ikut dalam Pilkada.
-
KPU Sebut Perppu Bisa Jadi Alternatif Payung Hukum Larangan Mantan Koruptor Ikut Pilkada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI satu suara soal usulan melarang mantan narapidana kasus korupsi maju Pilkada.
-
Wacanakan e-Rekap, KPU: Indoneisa Tidak Bisa Terus Menerus Menggunakan Sistem Lama
KPU mewacanakan penerapan sistem rekapitulasi hasil suara alias e-rekap untuk Pilkada 2020 mendatang.
-
KPU Wacanakan Pakai e-Rekap di Pilkada 2020, Ini Dasar Hukumnya
bila KPU memutus menggunakan penghitungan hasil suara secara manual atau elektronik, maka putusan tersebut harus dituang dalam PKPU.
-
KPU Sebut Indonesia Harus Move On dan Adopsi Sistem Pemilu Baru
KPU sendiri juga sudah mewacanakan penerapan sistem rekapitulasi hasil suara alias e-rekap untuk Pilkada 2020 mendatang.
-
KPU Percaya Teknologi di Indonesia Mampu Jalani e-Rekap
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid percaya teknologi yang dimiliki Indonesia sudah mampu menjalankan e-rekap.
-
KPK Usul Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada, KPU: Harus Ada Desakan Kepada DPR
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menyarankan ada pihak yang mendesak para pembuat Undang-Undang merombak aturan dalam Undang-Undang Pilkada.
