Berita UU TNI Terbaru Hari Ini - Halaman 3

Sidang-putusan-gugatan-uji-materi-UU-TNI-di-Mahkamah-Konstitusi-MK-Jakarta.jpg

Pakar Tegaskan Mahasiswa hingga Ibu Rumah Tangga Punya Legal Standing untuk Gugat UU TNI

Dalam konteks uji materiil sekalipun, publik tetap bisa memiliki legal standing sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional.

Selasa, 1 Juli 2025

Pakar-Hukum-Tata-Negara-dari-Sekolah-Tinggi-Hukum-Indonesia-Jentera-Bivitri-Susanti.jpg

Bivitri Susanti Soroti Tekanan Terhadap Mahasiswa Pemohon Uji Formil UU TNI: Kemunduruan Demokrasi

Padahal, menurutnya, selain lembaga yudikatif, mahasiswa dan publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan terhadap kekuasaan.

Selasa, 1 Juli 2025

Pakar Hukum Tata Negara: UU TNI Tidak Memenuhi Syarat Dibentuk Melalui Mekanisme Carry Over

Pernyataan DPR dalam sidang yang menyebut pembahasan revisi UU TNI menggunakan mekanisme carry over tidak disertai dengan dasar dokumen yang sah

Selasa, 1 Juli 2025

MK Lagi-lagi Tolak Gugatan UU TNI, Mahasiswa Dinilai Tak Punya Hak Menggugat

Dari total 15 permohonan uji materi terhadap revisi UU TNI, lima telah ditolak dengan alasan serupa, dua dicabut, dan delapan lainnya masih dalam pros

Kamis, 26 Juni 2025

gedung-mahkamah-konstitusi-mk-jalan-medan-merdeka-barat-gambir-jakarta-pusat.jpg

Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Dua Gugatan UU TNI Hari Ini

MK dijadwalkan membacakan putusan atas dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang UU TNI.

Kamis, 26 Juni 2025

UU TNI Digugat, Ketua Komisi I DPR: Tak Ada yang Disembunyikan, Semua Prosedur Sudah Sah

Utut Adianto mengatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini telah melibatkan partisipasi publik secara luas.

Senin, 23 Juni 2025

Menteri Hukum: Penguji UU TNI Tak Punya Potensi Dirugikan oleh Tentara yang Duduki Jabatan Sipil

Supratman juga menyebut para pemohon bukan addressat atau pihak yang dituju oleh undang-undang UU TNI.

Senin, 23 Juni 2025

Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum Beserta Jajarannya Hadiri Sidang Gugatan UU TNI

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hadir secara langsung mewakili pemerintah.

Senin, 23 Juni 2025

MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Materi UU TNI, DPR dan Pemerintah Dijadwalkan Beri Keterangan

MK gelar sidang uji UU TNI, DPR & Presiden beri keterangan soal perluasan peran militer dan potensi ancaman terhadap supremasi sipil.

Senin, 23 Juni 2025

MK Tolak Lima Permohonan Uji Materi UU TNI, Sembilan Perkara Masih Berlanjut

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 15 permohonan uji materi terhadap UU TNI telah diajukan ke MK

Kamis, 5 Juni 2025

Mahkamah Konstitusi Tolak Lima Pengujian UU TNI, Hakim MK: Pemohon Tidak Punya Kerugian

Hakim MK Saldi Isra mengatakan para pemohon dalam hal ini masyarakat sipil dan mahasiswa tidak punya kedudukan hukum atau legal standing.

Kamis, 5 Juni 2025

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Gugat UU TNI ke MK, Khawatir Sulit Cari Pekerjaan

UU TNI dikhawatirkan menutup peluang bagi masyarakat sipil untuk mencari pekerjaan di masa mendatang.

Kamis, 5 Juni 2025

Sidang-pemeriksaan-pendahuluan-gugatan-uji-formil-Revisi-UU-TNI.jpg

Putri Gus Dur Dkk Anggap UU TNI Produk Ilegal, MK Minta Pemohon Jabarkan 2 Kriteria Ini

Hakim MK meminta pemohon uji formil revisi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 untuk memperjelas dan menjabarkan anggapan ilegal terhadap produk kebijakan.

Rabu, 14 Mei 2025

Ketua-MK-Suhartoyo-dan-hakim-Daniel-Yusmic-Foekh-dalam-sidang-Perkara-81PUU-XXIII2025.jpg

Permohonan Uji UU TNI di MK Terus Bertambah, Ketua MK: Tidak Semua Bisa Disidangkan

Ketua MK Suhartoyo mengatakan hingga saat ini sudah ada 15 permohonan uji UU TNI yang masuk ke MK tapi semua bisa disidangkan secara terpisah oleh MK.

Rabu, 14 Mei 2025

Gugatan UU TNI yang Pemohonnya Anak Gus Dur Sidang Perdana Hari Ini

MK sidang perdana gugatan UU TNI yang pemohonnya koalisi masyarakat sipil Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan hingga anak Gus Dur.

Rabu, 14 Mei 2025

Pengujian UU TNI di Mahkamah Konstitusi Terus Bertambah, Mayoritas Pemohon Adalah Mahasiswa

Berdasarkan data terbaru yang diakses pada Senin (12/5/2025) dari situs resmi MK, bertambah lagi dua permohonan.

Senin, 12 Mei 2025

Uji UU TNI, Prajurit TNI Diminta Mundur Jika Duduki Jabatan Sipil

Advokat dan mahasiswa gugat UU TNI ke MK, pemohon nilai prajurit TNI yang duduki jabatan sipil di luar kementerian/lembaga harus mengundurkan diri

Sabtu, 10 Mei 2025

Hakim Konstitusi Arsul Sani Ingatkan Jangan Ikut-ikutan Gugat UU TNI demi Popularitas

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan mahasiswa agar tidak asal mengajukan gugatan Undang-Undang (UU) TNI hanya demi popularitas.

Jumat, 9 Mei 2025

Mahasiswa Penggugat UU TNI Diminta Tak Pakai Emosi, Hakim MK: Susun Permohonan dengan Benar

Ridwan menekankan pentingnya pemohon memperhatikan kedudukan hukum dan menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang dialami.

Jumat, 9 Mei 2025

UU TNI Banyak Digugat, Saldi Isra: Sejarah Baru MK Sidangkan Isu yang Sama di Tiga Panel

Saldi Isra Sebut terdapat 14 gugatan terhadap UU No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sejarah baru bagi MK.

Jumat, 9 Mei 2025

TAG

UU TNI

Dalam konteks uji materiil sekalipun, publik tetap bisa memiliki legal standing sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional.

Padahal, menurutnya, selain lembaga yudikatif, mahasiswa dan publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan terhadap kekuasaan.

Pernyataan DPR dalam sidang yang menyebut pembahasan revisi UU TNI menggunakan mekanisme carry over tidak disertai dengan dasar dokumen yang sah

Dari total 15 permohonan uji materi terhadap revisi UU TNI, lima telah ditolak dengan alasan serupa, dua dicabut, dan delapan lainnya masih dalam pros

MK dijadwalkan membacakan putusan atas dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang UU TNI.

Utut Adianto mengatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini telah melibatkan partisipasi publik secara luas.

Supratman juga menyebut para pemohon bukan addressat atau pihak yang dituju oleh undang-undang UU TNI.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hadir secara langsung mewakili pemerintah.

MK gelar sidang uji UU TNI, DPR & Presiden beri keterangan soal perluasan peran militer dan potensi ancaman terhadap supremasi sipil.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 15 permohonan uji materi terhadap UU TNI telah diajukan ke MK

Hakim MK Saldi Isra mengatakan para pemohon dalam hal ini masyarakat sipil dan mahasiswa tidak punya kedudukan hukum atau legal standing.

UU TNI dikhawatirkan menutup peluang bagi masyarakat sipil untuk mencari pekerjaan di masa mendatang.

Hakim MK meminta pemohon uji formil revisi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 untuk memperjelas dan menjabarkan anggapan ilegal terhadap produk kebijakan.

Ketua MK Suhartoyo mengatakan hingga saat ini sudah ada 15 permohonan uji UU TNI yang masuk ke MK tapi semua bisa disidangkan secara terpisah oleh MK.

MK sidang perdana gugatan UU TNI yang pemohonnya koalisi masyarakat sipil Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan hingga anak Gus Dur.

Berdasarkan data terbaru yang diakses pada Senin (12/5/2025) dari situs resmi MK, bertambah lagi dua permohonan.

Advokat dan mahasiswa gugat UU TNI ke MK, pemohon nilai prajurit TNI yang duduki jabatan sipil di luar kementerian/lembaga harus mengundurkan diri

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengingatkan mahasiswa agar tidak asal mengajukan gugatan Undang-Undang (UU) TNI hanya demi popularitas.

Ridwan menekankan pentingnya pemohon memperhatikan kedudukan hukum dan menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang dialami.

Saldi Isra Sebut terdapat 14 gugatan terhadap UU No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sejarah baru bagi MK.