Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar: Perintah Presiden Jokowi Lanjutkan Pembangunan Tol Langit

Dari pemerintah daerah itu sangat luar biasa karena salah satu hal yang dilakukan oleh bakti adalah BTS ini kami tidak menyiapkan lahan.

Jadi lahan itu disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo, kita punya kerjasama yang sangat erat mereka yang melakukan pengusulan wilayah-wilayah yang perlu dibangun seluler.

Mereka juga menyiapkan lahan pada kasus-kasus yang terkait dengan keamanan misalnya di Papua, ada pendampingan dari TNI dan Polri kepada kami dan itu sangat memudahkan kami untuk melakukan dan melanjutkan mobilitas dari penyelesaian pekerjaan BTS 4G itu.

Jadi Bakti atau pelaksanaan dari pembangun BTS itu yang penting tanah diurus oleh pemerintah daerah? Bisa cerita Bu diantara tanah-tanah itu kan tidak hanya menyangkut tanah milik negara tapi juga mungkin tanah ulayat atau tanah perorangan?

Kami juga membantu, misalnya ada tanah yang merupakan tanah ulayat atau tanah adat nah kita berusaha ada mekanisme yang lain untuk kerjasamanya jadi kita tidak hanya meminjam pakai lahan BMN.

Tapi juga kalau memang wilayah itu secara geografis dan secara teknis adalah tempat yang tepat untuk dibangun BTS karena ada beberapa parameter maka kita akan melakukan kerjasama tetap dengan Pemda kalau itu adalah milik pribadi, kami mengharapkan individu-individu itu memberikan atau menghibahkan tanahnya kepada Pemda.

Lalu Pemda yang bekerjasama dengan Bakti jadi individu dihibahkan dulu kepada pemerintah daerah lalu pemerintah daerah kemudian ke Bakti Kominfo.

Kalau pengalaman selama ini apakah masalah tanah ini bisa menjadi penghambat atau sebenarnya sudah terbiasa dilakukan sehingga bukan menjadi sesuatu yang menghambat gitu?

Kalau tanah kadang-kadang bukan penghambat jadi tanah ini karena harus ada parameter teknis yang kita harus sesuaikan, kadang-kadang Pemda memberikan lahan yang cukup bagus tapi tidak sesuai dengan parameter teknis

misalnya jumlah penduduk, kedekatan dengan pemukiman. Kita selalu berikan sosialisasi dan akhirnya mereka bisa memberikan tanah pengganti yang memang sesuai dengan peruntukan teknis dari BTS ini karena harus bangun tower 20x20 luas tanahnya.

Apakah pembangunan tower challange juga karena ini wilayah-wilayah yang jauh?

Alhamdulillah Kementerian Keuangan itu sudah mendukung kami melalui penyediaan solar panel jadi baterai disiapkan dari anggaran Bakti dan semua jadi solusinya yang diberikan tower dan power termasuk yang tadi saya sampaikan solar system karena memang banyak wilayah-wilayah yang kami hadir itu belum ada solusi listrik.

Jadi solusinya adalah solar panel dan itu bisa memenuhi kebutuhan untuk BTS itu sendiri selama operasional bisa?
Iya betul bisa pak untuk memenuhi kebutuhan.

Seperti kita ketahui dalam sejarah kita sekarang ini tahun 2024, kebetulan kan ada pemilihan kepala daerah dan satu di antara kepentingan dari pelaksanaan kepala daerah itu adalah komunikasi untuk mengirimkan data, mengirimkan hasil, dan seterusnya apakah ini juga pengaruh juga ini buat pelaksanaan pembangunan BTS 4G?

Model kita untuk pengiriman data di pemilu betul waktu pilkada dan pilpres pileg lalu juga kami sudah melakukan kerjasama untuk mobilisasi data tersebut dan bukan hanya pengiriman data tapi dengan adanya komunikasi yang clear kita bisa menghindari hoax.

Jadi kita bisa menginformasikan apakah ini suatu berita itu betul atau tidak betul dan itu sangat penting sehingga transparansi dari informasi juga menjadi salah satu perhatian dari Bakti. 

Bagaimanapun kita gak bisa menghindari fakta bahwa pembangunan BTS itu sempat bermasalah di masa lalu apakah ini mengganggu? Atau memang sudah bisa kita selesaikan semua sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu kemudian hanya menjadi kaca spion saja?

Kalau kaca spion pasti Pak, semua hal yang terjadi baik itu baik atau buruk itu menjadi kaca spion buat kami di Bakti. Tapi mungkin yang perlu dilakukan oleh kami saat ini adalah mengembalikan kredibilitas itu yang paling penting.

Dan Alhamdulillah dengan putusan-putusan yang sudah hampir selesai ya di tingkat PN bahkan ada yang sudah sampai kasasi itu juga semakin membuat kami melangkah lebih mudah karena kita sekarang lebih clear dan lebih governance nya juga kita lakukan perbaikan karena Pak Menteri waktu saya dulu dilantik menjadi Direktur Utama KPI pertama kami adalah perbaikan tata kelola.

Jadi malah bukan yang terkait dengan pencapaian-pencapaian target tapi harus paralel dengan tata kelola jadi itu yang di depan ya bahwa target teknis berikutnya itu penting juga tapi tata kelola.

Kalau boleh cerita sedikit cerita saja nggak usah dalam-dalam bagaimana cara Ibu mengembalikan kredibilitas dan memperbaiki governance di Bakti?