BSSN Tekankan Peran Vital Keamanan Siber pada Era Digital

Ringkasan Berita:

• Keberhasilan ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada kesiapan keamanan siber di seluruh sektor, termasuk BPD. 
• Faktor manusia menjadi kunci karena sekitar 70 persen keamanan informasi dipengaruhi perilaku pengguna. 
• Dengan penerapan strategi mitigasi, ICoFR, dan sistem terintegrasi, keamanan digital dapat melindungi reputasi lembaga serta mendorong inovasi dan kepercayaan publik.

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas mengatakan, keberhasilan ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada kesiapan keamanan siber di seluruh sektor. 

Ia menegaskan, ketika Indonesia menargetkan diri menjadi salah satu dari lima besar ekonomi dunia pada tahun 2045, ekonomi digital akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, tetapi di balik peluang itu terdapat risiko yang juga besar. Karena itu, sejak awal kita harus siap dengan strategi mitigasi dan manajemen risiko yang matang,” ujar Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas saat Gelaran “BPD GO DIGITAL: Compliance & Innovation” di Hotel Pullman Bandung belum lama ini.

Baca juga: Anak Main Medsos Tanpa Pengawasan, Anggota DPR Dorong RUU Perlindungan Siber

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Mitra Mandiri Informatika (MMI) bekerja sama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Forum ini menghadirkan beragam solusi strategis mencakup cyber security, ICoFR (Internal Control over Financial Reporting), e-procurement, dan Artificial Intelligence (AI), yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung tata kelola dan inovasi digital di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

Dikatakan Slamet menjelaskan empat paradigma utama keamanan siber yang perlu diterapkan setiap organisasi: keamanan siber harus dipandang sebagai investasi, bukan biaya; dirancang sejak awal (by design), bukan reaktif setelah terjadi insiden; menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pihak, bukan hanya tim IT; serta membutuhkan komitmen top-down dari pimpinan tertinggi agar kebijakan keamanan dapat berjalan efektif.

Ia juga menegaskan bahwa faktor manusia merupakan komponen paling krusial dalam menjaga keamanan siber. Berdasarkan standar SNI 27001:2022, sekitar 70 persen unsur keamanan informasi bergantung pada kesadaran dan perilaku sumber daya manusia. 

Banyak pelanggaran justru terjadi karena kelalaian individu, seperti mengabaikan pembaruan sistem atau tidak berhati-hati terhadap serangan phishing. 

“Teknologi boleh semakin canggih, tetapi jika penggunanya tidak memiliki kesadaran keamanan, sistem tetap bisa ditembus,” jelasnya.

Subekti Heriyanto, Direktur Operasional Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), menegaskan pentingnya kolaborasi antarseluruh Bank Pembangunan Daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Ia berharap seluruh BPD dapat saling terhubung melalui sistem transaksi yang terintegrasi, efisien, dan aman.

Menurutnya, kolaborasi digital semacam ini bukan hanya memperkuat layanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi ekosistem keuangan nasional. 

“Keamanan digital harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan pemborosan. Ini adalah bentuk perlindungan jangka panjang bagi kepercayaan dan reputasi lembaga keuangan,” ujarnya.

General Manager Delivery & Service MMI, Ismed Iqbal  menjelaskan bagaimana teknologi adalah kunci transformasi digital yang mendorong efisiensi, pengambilan keputusan lebih cepat, hingga keamanan data perusahaan.

Customer Advisory Director SAS Indonesia, Herry Prajitno menambahkan bahwa penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) dapat menjadi elemen penting bagi BPD dalam menjaga integritas laporan keuangan di era digital.