TOPIK
Pembubaran FPI
-
BEM UI Sebut Ada Pihak yang Coba Menunggangi Sikap Kritis Lembaganya Terhadap Pembubaran FPI
BEM UI menegaskan bahwa organisasi tersebut berpegang teguh pada supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan HAM.
-
Diusulkan Rizieq Shihab, FPI Bersalin Rupa Jadi Front Persaudaraan Islam
Setelah Front Pembela Islam dinyatakan terlarang oleh pemerintah, saat ini muncul sejumlah nama organisasi yang disingkat FPI.
-
Masih Menuai Pro dan Kontra, Ahmad Sahroni Minta Pembahasan Pelarangan FPI Disudahi
Ahmad Sahroni minta pembahasan larangan FPI disudahi karena keputusan pemerintah tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan.
-
Polri Belum Temukan Masyarakat yang Melanggar Maklumat Kapolri Terkait Penghentian Aktivitas FPI
Kombes Pol Ahmad Ramadhan menuturkan pihak kepolisian baru bisa menindak jika menemukan adanya pelanggar maklumat
-
Rekening FPI Diblokir Pemerintah, Saldo Mencapai Rp 1 Miliar
Pemerintah resmi memblokir rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) diblokir dengan nilai saldo diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 miliar.
-
FPI Soal Disarankan Jadi Partai Politik: Khawatir Nanti Zalim, Apalagi jika Dekat Penguasa
Aziz mengatakan terima kasih atas saran tersebut. Namun, FPI yang sekarang tak akan ke ranah politik praktis.
-
Saldo Dana di Rekening FPI yang Diblokir Pemerintah Mencapai Rp 1 Miliar
Pemerintah resmi memblokir rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) diblokir dengan nilai saldo diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 miliar.
-
Pemerintah Disarankan Berdialog dengan Semua Ormas di Indonesia Agar Sesuai dengan Ideologi Bangsa
Pemerintah disarankan membuka ruang dialog dengan semua ormas di Indonesia agar semua ormas sesuai dengan ideologi bangsa.
-
Kader Muda Partai Berkarya Dilarang Terafiliasi dengan FPI
Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah menambahkan, kader muda sayap Partai Berkarya dilarang keras terafiliasi dengan FPI.
-
Soal Maklumat Kapolri, Polri: Media dan Penerbitan Pers Tak Perlu Risau
Ia menuturkan Polri akan tetap menjadi institusi penegak hukum yang menunjung tinggi terkait kebebasan pers.
-
Pesan Polri untuk Masyarakat Terkait Maklumat Kapolri Mengenai Penghentian Kegiatan FPI
Masyarakat yang masih bandel dan tidak mematuhi maklumat itu nantinya akan diberikan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
SKB Menteri Tentang Larangan Kegiatan FPI Bukti Negara Mewujudkan Komitmen Nasional Soal Ketertiban
Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Mendagri atau Menteri Hukum dan HAM.
-
Front Persatuan Islam Nilai Anggota FPI yang Terlibat Terorisme Tak Bisa Dikaitkan dengan Organisasi
Aziz Yanuar menyoroti soal pernyataan pemerintah yang menyebut ada sebagian anggota FPI terlibat dalam tindak pidana
-
Penjelasan Polri soal Maklumat Kapolri yang Dinilai Mengekang Kebebasan Berekspresi
Argo Yuwono mengatakan konten yang dilarang disiarkan perihal FPI hanya jika berisikan berita bohong ataupun ujaran kebencian.
-
Kompolnas Sebut Maklumat Kapolri Tidak Akan Melanggar Kebebasan Berekspresi
Kompolnas menilai maklumat Kapolri terkait larangan simbol, kegiatan, hingga atribut FPI, tidak akan melanggar kebebasan berekspresi.
-
Gerindra Dukung Sikap Tegas Jokowi Menindak Kelompok Intoleran
Gerindra mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
HNW: Maklumat Larangan Penyebaran Konten FPI Menabrak Konstitusi
Salah satu isinya melarang penyebaran konten terkait FPI, serta menilai larangan tersebut menabrak aturan di konstitusi
-
Mardani: FPI Punya Hak Berkumpul dan Berserikat, Pembubaran Ormas Wujud Negara Gagal Membina
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Front Pembela Islam (FPI) memiliki hak berkumpul dan berserikat.
-
FPI Dilarang, Anwar Abbas: Apakah FPI akan Mengganti Pancasila dan UUD 1945? Saya Rasa Tidak
Ormas Front Pembe Islam (FPI) dilarang berkegiatan oleh pemerintah. Cendikiawan muslim Anwar Abbas pun turut memberi tanggapan.
-
FPI Dilarang Berkegiatan, Kantor Menkopolhukam Banjir Karangan Bunga, Ucapan Selamat & Terima Kasih
Organisasi Masyrakata Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan dan dihentikan segala aktivitasnya oleh pemerintah pada Rabu (30/12/2020).
-
NasDem Minta Pemerintah Tegas pada Front Persatuan Islam Jika Ganggu Keamanan dan Ketertiban
Jangan sampai kebebasan yang dilindungi itu, justru menjadi bagian yang memecah bangsa dan melanggar norma-norma hukum
-
Jaringan Media Siber Keberatan Poin 2d Maklumat Kapolri: Melawan Prinsip Demokrasi
JSMI: pada praktiknya Maklumat Kapolri dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945.
-
Elite Gerindra Dukung Kebijakan Tegas Jokowi Terhadap Kelompok Intoleran
"Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap kita jaga selama hayat masih dikandung badan," ucapnya.
-
Pimpinan DPR Dukung Pemerintah Larang Kegiatan FPI
Azis mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945
-
Politisi Golkar Soal Front Persatuan Islam: Jika Taat UU Harus Dilindungi, Kalau Melanggar Ditindak
"Kebebasan berorganisasi dan berserikat itu dijamin konstitusi kita," ujar Ace saat dihubungi, Jakarta, Jumat (1/1/2021).
-
Politikus PDIP Minta Front Persatuan Islam Patuhi Hukum dan Tak Umbar Kebencian
Nabil meminta Front Persatuan Islam harus mematuhi kaidah, bahwa asas utama dalam berorganisasi di Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila
-
Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara Soal Keputusan Pemerintah Larang Aktivitas FPI
Fahri memaparkan bahwa memang secara teknis UU Ormas ini berpotensi membuka peluang pelarangan dengan...
-
Tokoh FPI Bentuk Organisasi Baru, Politikus PPP : Tak Melanggar Hukum
"SKB tersebut tidak berlaku jika kemudian dibuat wadah organisasi dengan nama lain, meski singkatannya dibuat sama," kata Arsul
-
Cerita Kemunculan FPI Format Baru di Ciamis, Pernyataan Novel Bamukmin Jadi Kenyataan
Organisasi FPI dengan nama baru didirikan tak lama setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq Shihab, Rabu lalu.
-
Soal Front Persatuan Islam, Golkar: Jika Taat UU Harus Dilindungi, Kalau Melanggar Perlu Ditindak
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk organisasi
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved