Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Mardani Ali Mengaku Sedih: Terjadilah Musibah KPK Dilemahkan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sedih Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan segera berlaku.
-
Besok, Ribuan Mahasiswa Akan Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana
BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menyerukan aksi #tuntaskanreformasi mendesak PERPPU KPK yang diagendakan Kamis (17/10/2019) besok
-
UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku Besok, Politisi PKS: Saya Sedih Terjadilah Musibah
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sedih Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan segera berlaku.
-
UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku Besok, Ini Respons Agus Rahardjo
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah pasrah dengan akan berlakunya UU KPK hasil revisi.
-
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Mardani Ali Sera: Saya Sedih, KPK Dilemahkan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan revisi UU KPK merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
-
KPK Tancap Gas Sebelum Undang-Undang Hasil Revisi Berlaku 17 Oktober Besok
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) memastikan pihaknya akan bekerja maksimal di hari terakhir berlakunya UU no 30 Tahun 2002
-
Sejak Disahkannya UU yang Baru, KPK Sudah Jerat 22 Tersangka
22 tersangka itu dijerat KPK dari berbagai macam cara. Ada yang melalui proses pengembangan perkara sampai giat OTT
-
Hitungan Jam UU Akan Berlaku, Apakah KPK Tetap Bisa Jalankan Tugasnya?
Meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya, UU KPK hasil revisi tetap akan berlaku.
-
Jokowi Diam Ditanya soal Perppu KPK, Ketua MPR yang Jawab
Mulai terkait persiapan pelantikan, kabinet kerja jilid ll, hingga perayaan perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
-
Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan
Upaya penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa dilakukan hingga Rabu (16/10/2019).
-
DPR Telah Proses Tipo UU KPK
Sebelumnya salah pengetikan terdapat pada Pasal 29 huruf e UU KPK yang disahkan DPR September lalu.
-
WP KPK Anggap Tanpa Perlu Direvisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Masih Sangat Efektif Berantas Korupsi
Wadah Pegawai (WP) KPK menilai UU Nomor 30 Tahun 2002 masih sangat efektif untuk memberantas korupsi.
-
KPK Tetap Eksis Meski UU Baru Berlaku 17 Oktober
"UU KPK masih cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan baru-baru ini KPK masih bisa melakukan OTT," katanya
-
Pengamat: Tidak Tepat Jika Presiden Jokowi yang Ajukan Kembali Revisi UU KPK
tidak tepat jika Presiden yang mengajukan revisi kembali, karena UU KPK hasil revisi itu inisiatifnya datang dari DPR RI.
-
WP KPK Berharap Jokowi Keluarkan Perppu Batalkan UU KPK Hasil Revisi
Menurut Yudi, sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan perundangan, UU KPK hasil revisi akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari
-
Putri Gusdur Sebut Jokowi Tidak Tegas Menyoal Perppu KPK
Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyebut Jokowi bukan hanya tak bersikap tegas, tapi juga tidak konsisten
-
Perempuan Indonesia Antikorupsi: Revisi UU KPK Mencederai Demokrasi
Perempuan Indonesia Antikorupsi Ririn Sesfani mengatakan, Revisi UU KPK mencederai demokrasi di Indonesia karena tidak ada partisipasi rakyat.
-
Terkait Polemik UU KPK, DPM Unpatti Sebut Solusinya Judicial Review ke MK
Karena Judicial Review adalah jalan konstitusional dalam kepentingan menjawab adanya kegaduhan terhadap dugaan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
-
Selain Perppu, Ini Alternatif Penyelesaian Polemik Revisi UU KPK Menurut Pengamat
Pengamat hukum Chrisman Damanik menyatakan, ada metode yang dapat dilakukan selain presiden menerbitkan Perppu KPK.
-
Pengamat Hukum Ungkap Dua Alternatif Penyelesaian Polemik UU KPK Selain Perppu
Pengamat Hukum, Chrisman Damanik, mengungkapkan terdapat dua hal yang dapat dilakukan selain presiden menerbitkan Perppu.
-
Laode M Syarif Sebut Tupoksi Dewan Pengawas dan Komisoner KPK Tumpang Tindih
Jika Jokowi tidak cermat hasil revisi berpotensi bakal terus digugat dalam proses praperadilan karena dasar hukumnya tidak jelas.
-
KPK Minta Presiden Jokowi Tunda Pelaksanaan UU KPK Hasil Revisi
Presiden Joko Widodo akan menentukan menerbitkan Perppu KPK atau menandatangani UU KPK hasil revisi pada 17 Oktober 2019.
-
Laode M Syarif Sebut Typo Terjadi Akibat Revisi UU KPK Dilakukan Secara Terburu-buru
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut kesalahan penulisan atau typo dalam UU KPK hasil revisi terjadi lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat
-
Terkait Polemik UU KPK, BEM Hukum Uncen Usul Opsi Judicial Review
Judicial review juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.
-
Istana vs Deadline Perppu KPK dari Mahasiswa
Diketahui mahasiswa memberi batas waktu hingga hari ini, Senin (14/10/2019) agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu.
-
Mundur, Komitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi karena Tak Libatkan KPK
Bagi Erwin Natosmal, ini merupakan kemunduran komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
-
Ngabalin: Ini Kepala Negara, Gak Bisa Orang Main Ancam
Tenaga Ahli kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak sepatutnya seorang kepala negara diberi tenggat waktu.
-
Tanpa Tandatangan Presiden Jokowi, UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku 17 Oktober
Meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya, UU KPK hasil revisi tetap akan berlaku.
-
Jelang UU KPK Berlaku, Pegiat Antikorupsi Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu
ILR menilai ada lima alasan kenapa Presiden harus menerbitkan Perppu. Pertama, Pembentukan Perppu memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud
-
Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Pendahuluan Uji Formil UU KPK
Sidang digelar di ruang sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (14/10/2019).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved