Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU TNI
-
Digelar Tertutup Selama 2 Jam, Ini Hasil Pertemuan Komisi I DPR dan Unsur Sipil soal RUU TNI
Catatan pertama, dikatakan Usman, yakni memastikan fungsi, tugas pokok dan peran TNI tetap ada di jalur pertahanan, tidak melebar ke jabatan sipil.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan DPR Bahas Revisi UU TNI, Dasco: Ada Titik Temu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi I DPR RI menerima audiensi dari koalisi masyarakat sipil.
-
Serukan Penolakan RUU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Temui Komisi I di Gedung DPR Jakarta
Pantauan Tribunnews, beberapa tokoh yang datang di antaranya Usman Hamid, Bedjo Untung, Sumarsih, Halida Hatta, Saor Siagian, Natalia Soebagio.
-
TB Hasanuddin: Revisi UU TNI Bukan untuk Mengembalikan Orde Baru
TB Hasanuddin mengungkapkan revisi UU TNI yang prosesnya tengah bergulir di Komisi I DPR RI diperlukan untuk mengatur ribuan TNI aktif di Kementerian
-
Sempat Menolak, Mengapa Kini PDIP Dukung RUU TNI? Minta Tak Khawatir soal Substansi
PDIP kini mendukung proses legilasi revisi Undang-Undang atau RUU TNI yang pernah ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
-
Puan Anggap Aksi Geruduk Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Tak Patut Dilakukan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai aksi penggerudukan rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI Komisi I DPR RI di hotel ,tak patut dilakukan.
-
Dalam RUU TNI, Jenderal Bintang 4 Bisa Diperpanjang 2 Kali oleh Presiden hingga Usia 65 Tahun
Perpanjangan masa dinas perwira tinggi bintang empat tersebut hanya bisa dilakukan dua kali oleh Presiden RI.
-
TB Hasanuddin Ungkap RUU TNI Hapus Peran TNI di KKP dan Bantuan Penanganan Masalah Narkotika
TB Hasanuddin ungkap RUU TNI hapus peran TNI di KKP dan bantuan penanganan masalah narkotika, ada perubahan pasal 7 ayat 2 dan pasal 47.
-
Menkopolkam Budi Gunawan Tegaskan RUU TNI Bukan Untuk Kembalikan Dwifungsi ABRI
Menko Polkam udi Gunawan menegaskan revisi undang-undang atau RUU TNI bukan untuk mengembalikan dwifungsi ABRI seperti zaman ORDE BARU.
-
SBY: Prajurit TNI Aktif Harus Mundur jika Akan Menjabat di Instansi Sipil
Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan bahwa prajurit TNI aktif harus mundur jika akan berdinas di instansi sipil.
-
Rapat Panja Revisi UU TNI Digeruduk KontraS, Puan: Tidak Patut
Puan menegaskan, tindakan KontraS tidak bisa dibenarkan lantaran memasuki arena rapat Panja revisi UU TNI tanpa izin.
-
Soal Rapat RUU TNI, YLBHI: Ini Bukan Tentang KontraS Datang Ke Hotel, Ini Tentang Ruang Partisipasi
Ketua YLBHI Muhammad Isnur, menjawab pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyayangkan penggerudukan Rapat Revisi UU TNI di hotel.
-
VIDEO Putri Bung Hatta, Sumarsih, Hingga Guru Besar UI Bacakan Petisi Tolak RUU TNI
Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR
-
Ketua Komisi I DPR Bantah RUU TNI akan Kembalikan Dwifungsi Militer: Justru untuk Membatasi
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyebut bahwa Revisi UU TNI justru bertujuan membatasi, bukan memperluas peran militer.
-
Rapat DPR dan TNI di Hotel Fairmont Dijaga Rantis, Ini Penjelasan Ketua DPR
Rapat internal Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan TNI membahas Revisi UU TNI dijaga kendaraan taktis dan TNI.
-
Satpam Hotel Fairmont Merasa Dirugikan Usai Aktivis Geruduk Rapat RUU TNI
RYK, petugas keamanan Hotel Fairmont Jakarta, merasa dirugikan setelah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk lokasi rapat RUU TNI
-
Ketua MPR Sebut Revisi UU TNI Harus Rigid Biar Sipil Tidak Merasa Terganggu
Ketua MPR menegaskan revisi UU TNI harus rigid untuk perlindungan sipil.
-
Daftar 3 Pasal yang Dibahas DPR di RUU TNI: Kedudukan TNI, Usia Pensiun, & Jabatan di Lembaga Sipil
Berikut penjelasan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad soal 3 Pasal dalam RUU TNI yang dibahas Komisi I DPR RI bersama pemerintah.
-
Jenderal Bintang 4 Disebut Bisa Pensiun hingga Usia 65 Tahun, Berikut Isi Draf RUU TNI
Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terdapat usulan agar usia pensiun jenderal bintang empat maksimum 63 tahun.
-
CCTV Hotel Fairmont dan Video Jadi Barang Bukti Polisi Proses Kasus Aktivis Geruduk Rapat RUU TNI
Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung. Pihak kepolisian mendalami laporan yang diterima dari seorang petugas keamanan Hotel Fairmont berinisi
-
Ini Alasan Satpam Hotel Fairmont Laporkan Aksi Geruduk Rapat Revisi UU TNI ke Polisi
Pelapor mengatakan para peserta rapat yang juga merupakan para Anggota Komisi I DPR (korban) merasa dirugikan akibat adanya aksi demonstrasi itu.
-
Satpam Hotel Laporkan Penggerudukan Rapat RUU TNI, Usman Hamid Sebut Taktik Lama Redam Kritik
Usman Hamid, menanggapi laporan tersebut dengan menyebut bahwa tindakan ini adalah bagian dari “cara-cara lama
-
Dasco Ungkap Soal Timeline Pengesahan Revisi UU TNI
Dasco menjelaskan timeline pengesahan revisi UU TNI yang diproses DPR.
-
Megawati Sempat Tolak Revisi UU TNI, Puan: Itu Kan Sebelum Kita Bahas
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, buka suara soal penolakan Megawati terhadap revisi UU TNI.
-
Klarifikasi Sufmi Dasco soal RUU TNI yang Dibahas DPR: Draft yang Beredar di Medsos Isinya Berbeda
Berikut klarifikasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad terkait pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) yang kini ramai jadi perbincangan publik.
-
Guru Besar UI, Putri Bung Hatta, Hingga Aktivis HAM Bacakan Petisi Tolak Revisi UU TNI
Guru Besar UI, keluarga korban pelanggaran HAM berat, hinnga putri Bung Hatta, Halida Nuriah Hatta membacakan petisi tolak Revisi UU TNI.
-
Istana Jelaskan Alasan Perluas Penempatan Anggota TNI di Kementerian dan Lembaga
Menurut Prasetyo, perluasan penempatan TNI di Kementerian menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
-
Istana Bantah Perluasan Penempatan TNI di Kementerian Hidupkan Dwi Fungsi ABRI
Prasetyo Hadi membantah bahwa perluasan penugasan TNI di jabatan sipil merupakan wujud kembalinya dwi fungsi ABRI.
-
Sayangkan Aksi KontraS Geruduk Fairmont, Pimpinan DPR Tak Tahu Ada Insiden di Luar Ruang Rapat Hotel
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan terjadinya insiden penggerudukan Hotel Fairmont oleh anggota Lembaga Swadaya Masyarakat.
-
Daftar 16 Kementerian dan Lembaga yang Bisa Diisi TNI Aktif Menurut RUU TNI: Kejagung, MA hingga KKP
Sebanyak 16 kementerian dan lembaga, mulai dari Kejagung hingga KKP dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif berdasarkan pembahasan RUU TNI
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved