Menjaga Industri Digital Indonesia: Aspirasi Driver Ojol dalam Bingkai Kebijakan

Piter Abdullah Redjalam, Ekonom Senior Prasasti

• Piter Abdullah Redjalam lahir di Lahat pada tahun 1963, meraih gelar Doktor bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010, gelar Magister of Arts in Developmental Economics dari International University of Japan (2000), dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1993).
• Saat ini, selain aktif sebagai Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)  periode 2023-2028, Piter Abdullah Redjalam juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Segara Research Institute (2022 – sekarang) dan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Tanah Pusaka (2015 – sekarang).
• Sebelum mendirikan Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam juga menjabat sebagai Direktur Riset di CORE Indonesia (2017-2022) dan menjadi Penasihat Riset untuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia (2018-2019). 
• Sebelum itu, Piter Abdullah Redjalam pernah menjabat sebagai anggota Pokja Makroekonomi Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN (2017-2019).

TRIBUNNEWS.COM - Industri digital Indonesia kini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Proyeksi pemerintah menyebutkan lima tahun ke depan nilai ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat, mencapai USD 210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.

Faktor pendorongnya kuat: populasi besar, penetrasi internet yang masif, dukungan regulasi, serta lahirnya startup lokal yang bahkan sudah berstatus unicorn. 

Penelitian Prasasti menunjukkan bahwa sektor digital lebih efisien dibanding sektor lain karena memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih rendah—artinya setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dibanding sektor tradisional.

Salah satu tulang punggung ekonomi digital adalah layanan on-demand: ojek online, taksi online, dan kurir online. 

Ekosistem ini bukan hanya menyambungkan pengemudi dengan konsumen, melainkan juga jutaan UMKM. Pada 2023, kontribusi ride hailing terhadap PDB mencapai Rp382,62 triliun (2 persen PDB), sekaligus menyerap tenaga kerja di tengah badai PHK manufaktur.

Seiring tumbuhnya sektor ini, polemik soal besaran komisi aplikator terhadap driver kian mencuat. Pemerintah telah menetapkan batas maksimum komisi 20%, dengan kewajiban 5% dialokasikan untuk program kesejahteraan driver. 

Namun, di tengah pertumbuhan pesat sektor ini, masih muncul protes dari sebagian driver yang menyoroti besaran komisi.

Bagi mereka, kebijakan aplikator dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pengemudi. Polemik ini penting dicermati, karena hanya dengan memahami aspirasi dan pengalaman para driver aktif, kita bisa menilai apakah isu yang kerap muncul di ruang publik tersebut benar mencerminkan kondisi riil.

Hasil Survei

Klaim yang disampaikan sebagian pihak adalah bahwa sistem komisi yang diterapkan oleh aplikator bersifat mengeksploitasi driver.  Apakah memang demikian?

Untuk menjawabnya, penting memahami aspirasi dari para driver aktif secara langsung. Penulis bersyukur bisa mendapatkan hasil dari dua survei terbaru yang diselenggarakan oleh Lembaga terpercaya yaitu Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI). Kedua survey ini dilakukan terhadap para driver aktif dan hasilnya memberikan gambaran yang menarik.

Survey yang pertama adalah survey yang dilakukan oleh Tenggara Strategics. Survey ini dilakukan pada September 2025 yang lalu terhadap 1.052 driver aktif di Jabodetabek.

Hasilnya menunjukkan bahwa 82% driver lebih memilih potongan komisi 20% tetapi orderan tinggi, ketimbang potongan 10% orderan sepi.