Hindari Multitafsir, Pentingnya Membaca Putusan MK Nomor 114/2025 Secara Utuh

Henry Indraguna 
• Pengacara
• Politisi Golkar 
• Akademisi
• Pengusaha 
• Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Profil Singkat: 

Nama lengkap: Prof. Dr. Dr. K.P.A. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., C.M.L.C. 

Tanggal lahir: 29 Agustus 1973, di Bandung 

Latar belakang: Tumbuh di Wonogiri, Jawa Tengah 

Karier hukum: Pendiri Henry Indraguna & Partner (HIP) Law Firm, menangani ratusan perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi 

Karier politik: Pernah maju sebagai caleg dari Partai Perindo (2019), kemudian bergabung dengan Partai Golkar dan aktif sebagai staf ahli 

Pendidikan: Lulusan Universitas Maranatha (S1), UNLA Bandung (S2), dan meraih gelar doktor dari UNS Solo serta UNBOR Jakarta

Pentingnya membaca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 secara lengkap dan utuh, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir di tengah masyarakat. 

Penegasan tersebut disampaikan menyusul sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menghormati putusan MK dan memastikan Polri akan menindaklanjuti ketentuan hukum terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil. 

MK Tidak Pernah Melarang Penugasan Anggota Polri Aktif 

Menurut saya, MK melarang seluruh anggota Polri menduduki jabatan di luar institusinya adalah keliru dan tidak sesuai dengan isi putusan. 

Dalam putusan tersebut, MK tidak pernah melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintahan pusat selama jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian 

Saya menjelaskan, yang dicabut oleh MK hanyalah mekanisme penugasan melalui jalur Kapolri untuk jabatan yang tidak memiliki relevansi dengan tugas Kepolisian. Di luar kategori tersebut, seluruh ketentuan tetap berlaku seperti biasa. 

Penugasan Anggota Polri Tetap Sah dan Konstitusional 

Penugasan anggota Polri di instansi lain tetap sah secara hukum selama mengacu pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang sampai hari ini masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh MK. 

Penugasan anggota Polri di luar institusi Polri sah secara hukum. Karena undang-undang yang menjadi dasar tindakan itu sampai saat ini masih eksisting secara konstitusional  

Pasal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan Kapolri untuk menugaskan anggota Polri pada kementerian, lembaga negara, maupun instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat kepolisian. 

Penempatannya pun harus mengikuti mekanisme administratif yang benar, yakni:
 1. Permintaan resmi dari instansi terkait,
 2. Persetujuan kementerian yang berwenang, seperti Kementerian PAN-RB,
 3. Penerbitan surat keputusan penugasan oleh Kapolri. 

Selama prosedur ini dijalankan, maka tidak ada masalah hukum. Penugasan tetap sah dan konstitusional.

Polri Bentuk Pokja untuk Cegah Kesimpangsiuran 

Saya juga mengapresiasi langkah Kapolri yang membentuk tim pokja untuk menyusun kajian cepat sebagai dasar pelaksanaan teknis putusan MK, sehingga tidak memunculkan tafsir liar. 

Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan. 

Ajak Publik Tidak Terprovokasi Tafsir Keliru 

Menutup penjelasan, saya mengimbau semua pihak untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini atau tafsir yang tidak berdasar pada pertimbangan hukum dan amar putusan. 

Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 harus dibaca dengan lengkap dan utuh. Jangan hanya melihat potongan informasi atau komentar yang belum tentu sesuai dengan substansi putusan