Demokrasi Kita: Mimpi yang Belum Sempurna

Jika kedaulatan rakyat adalah jantung dari republik, maka saat ini kita tengah menyaksikan gejala aritmia politik yang mengkhawatirkan. 

Suara rakyat tak lagi menjadi kompas utama dalam pengambilan kebijakan, tetapi sekadar stempel legalitas bagi agenda elit yang makin terkonsolidasi. 

Hegemoni Elite

Bukti empiris kemunduran kedaulatan rakyat tidak selalu terjadi melalui kudeta militer yang dramatis, tetapi melalui proses pengeroposan dari dalam sistem demokrasi. 

Fenomena ini sering disebut sebagai democratic backsliding. Secara prosedural, kita masih memiliki pemilu, kita masih memiliki parlemen dan kita masih memiliki lembaga peradilan. 

Namun, secara substansial, mekanisme check and balances makin hari kian tumpul.

Koalisi pemerintahan yang terlampau gemuk telah mengubah ruang parlemen dari medan perdebatan gagasan menjadi sekadar ruang administrasi untuk memuluskan kehendak eksekutif. 

Ketika oposisi menghilang, maka hak rakyat untuk mendapatkan alternatif kebijakan pun ikut sirna. 

Di titik ini, kedaulatan rakyat mengalami penyempitan makna, dari hak untuk menentukan arah bangsa, menjadi sekadar kewajiban mencoblos setiap lima tahun sekali.

Salah satu indikator paling terang dari mundurnya kedaulatan rakyat adalah lahirnya berbagai produk hukum yang minim partisipasi publik yang bermakna. 

Negara seolah merasa paling tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Ketika protes massa diabaikan dan kritik di ruang digital dikriminalisasi, kedaulatan bukan lagi berada di tangan rakyat, melainkan berada di tangan teknokrat dan pemilik modal yang berkelindan dengan kekuasaan. 

Hal ini adalah bentuk alienasi politik, di mana rakyat merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Kedaulatan rakyat hanya dapat tegak jika ditopang oleh institusi hukum yang independen.

Selanjutnya, dinasti politik yang kian terang-benderang menunjukkan bahwa akses terhadap kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh kapasitas atau mandat rakyat, tetapi oleh kedekatan darah dan akses logistik. 

Jika tren ini terus berlanjut, kita akan terjebak dalam demokrasi kartel, di mana sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkaran elite saja, sementara aspirasi warga di akar rumput berhenti pada tembok tebal birokrasi.

Menjemput Kedaulatan Rakyat

Memulihkan kedaulatan rakyat tidak cukup hanya sekadar melakukan reformasi regulasi, seperti merevisi undang-undang pemilu. 

Namun hal ini membutuhkan keberanian kolektif untuk merebut kembali deliberasi pada ruang publik yang luas. Masyarakat sipil harus berhenti menjadi penonton yang pasif.