Quo Vadis Industri Sawit Indonesia?

Oleh: Algooth Putranto
Pengurus Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi (ADPIKI), Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semangat Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 masih menyala optimistis.

Dari kacamata makroekonomi, sinyal positif itu tampak jelas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan I-2026 mencatat pertumbuhan ekonomi nasional melesat sebesar 5,61 persen secara tahunan (YoY).

Angka ini tidak hanya melampaui target pemerintah di kisaran 5,4%–5,6%, tetapi juga melonjak signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu yang tertahan di angka 4,87%.

Namun, di balik kemegahan angka tersebut, terselip alarm merah yang mengkhawatirkan.

Terjadi penurunan tajam pada sejumlah lapangan usaha, dengan koreksi paling dalam menerpa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang anjlok hingga 18,33%!

Salah satu subsektor yang paling tertekan adalah industri kelapa sawit nasional.

Padahal, komoditas ini merupakan tulang punggung ekonomi yang menyumbang sekitar 4,5% hingga 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Mulai dari setoran pajak, Bea Keluar, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya bersandar pada industri ini.

Tak hanya itu, sawit menjadi urat nadi penghidupan bagi sekitar 8 juta tenaga kerja dan pemicu lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di lebih dari 200 kabupaten, sekaligus motor penggerak pengentasan kemiskinan di daerah terpencil.

Lebih strategis lagi, sawit kini berada di garda terdepan dalam mewujudkan salah satu dari 8 misi (Asta Cita) Prabowo-Gibran, yakni swasembada energi melalui program ketahanan bioenergi nasional.

Ironisnya, dengan kontribusi masif dan posisi krusial tersebut, industri sawit seolah dibiarkan bertarung sendirian di tengah jepitan tekanan dari dalam maupun luar negeri.

Di pasar global, sawit Indonesia terus dihantam kampanye hitam sebagai perusak lingkungan.

Pukulan terbaru datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mendepak sejumlah emiten perkebunan sawit Indonesia dari indeks mereka.

Alasan MSCI sebenarnya klasik: isu tata kelola dan keberlanjutan (sustainability) global seperti deforestasi dan sertifikasi yang selalu menjadi rapor merah di mata lembaga pemeringkat ESG (Environmental, Social, and Governance).

Jika tekanan luar negeri berakar pada isu lingkungan, tantangan dari dalam negeri justru jauh lebih rumit akibat karut-marut regulasi.

Pengusaha harus memikul beban fiskal yang tinggi mulai dari pungutan ekspor, bea keluar, hingga kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang membuat produk Indonesia kalah saing dengan Malaysia.

Masalah ini diperparah oleh ketidakpastian regulasi kawasan hutan yang membingungkan pelaku usaha.

Dampaknya langsung terasa pada terhambatnya investasi, tersendatnya perizinan, hingga mandeknya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Padahal, industri kelapa sawit adalah bisnis jangka panjang yang membutuhkan kalkulasi matang.

Ketika komunikasi publik pemerintah buruk dan kepastian hukum tak kunjung datang, timbul disonansi yang membuat investor memilih untuk bersikap wait and see—atau yang terburuk, angkat kaki dari Indonesia.

Baca juga: Menkeu: BPKP dan Kejagung Telusuri 10 Perusahaan Sawit Pelaku Manipulasi Data Ekspor

Regulasi yang Gamang dan Minimnya Komunikasi

Ketidakpastian tata guna lahan ini sebenarnya sudah mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II DPR pada akhir Januari 2025.

Saat itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan aturan baru terkait Hak Guna Usaha (HGU).

Mantan jurnalis tersebut menjelaskan bahwa bagi perusahaan yang ingin mengajukan HGU baru di lahan eks-transmigrasi, terdapat kewajiban untuk mengalokasikan 20% lahan bagi petani plasma.

Sementara itu, bagi perusahaan yang ingin memperbarui HGU mereka (setelah melewati masa izin 35 tahun dan perpanjangan 25 tahun) untuk 35 tahun berikutnya, kewajiban alokasi lahan plasma tersebut melonjak menjadi 30%.

Untuk mendapatkan perpanjangan HGU tahap kedua tersebut, BPN akan melakukan audit ketat terhadap rantai pasok plasma (plasma supply chain).

Indikatornya meliputi realisasi fisik kebun plasma 20%, daya serap sawit petani, hingga legalitas perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dan plasma.

Sayangnya, implementasi di lapangan memicu kasak-kusuk.

Persoalan menjadi rumit ketika menyangkut legalitas lahan transmigrasi yang terlanjur menjadi perkebunan produktif.

Di masa lalu, pelaku usaha cukup menggunakan izin lisan atau Hak Pakai untuk mengelola lahan tersebut.

Namun kini, pemerintah menuntut hal itu dilegalkan dalam bentuk kemitraan resmi.

Di sinilah letak sumbatan komunikasinya.

Di satu sisi industri gagap beradaptasi, di sisi lain Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)—tim gabungan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025—bergerak sangat agresif.

Satgas ini fokus pada penertiban dan penyelamatan aset negara dari perambahan lahan ilegal, termasuk mengaudit jutaan hektare kebun sawit tanpa izin di kawasan hutan.

Dampaknya, pelaku usaha yang selama ini merasa patuh dan telah berinvestasi bertahun-tahun lewat skema Hak Pakai (yang dibenarkan regulasi lama) kini didera kecemasan.

Mereka khawatir menjadi korban "permainan" oknum di lapangan.

Mulai dari ancaman penyitaan lahan yang membuat operasional lumpuh hingga buah sawit membusuk, hingga denda administratif yang dasar perhitungannya kerap tidak transparan. Industri bingung, petani pun kelimpungan.

Kondisi ini diperkeruh karena Satgas PKH belum memiliki kanal komunikasi yang transparan dan persuasif bagi pengusaha yang taat hukum.

Sejauh ini, narasi yang muncul ke publik lebih menonjolkan dramaturgi ketegasan fisik, mirip penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP.

Panggung depan yang disuguhkan selalu seputar penyitaan lahan dan denda bernilai fantastis.

Di ujung cerita, lahan-lahan sitaan tersebut diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara—sebuah langkah yang memicu spekulasi buruk di masyarakat yang minim literasi karena mengesankan perusahaan tersebut sekadar penampung pensiunan institusi tertentu.

Dengan kebuntuan informasi dan pendekatan penegakan hukum yang sarat drama ini, wajar jika pelaku usaha menjadi jeri.

Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, keran pelarian modal (capital outflow) dari industri sawit nasional bisa terbuka lebar.

Baca juga: Petani Sawit Khawatir Ekspor CPO Satu Pintu Bikin Harga TBS Ambruk

Trauma Masa Lalu dan Ancaman Capital Outflow

Seolah kejutan belum cukup, pemerintah juga berencana menyentralisasi penjualan sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

BUMN ekspor ini dibentuk untuk meminimalisasi praktik under-invoicing dan transfer pricing—modus klasik untuk memanipulasi angka penjualan dan mengindari pajak.

Secara tujuan, pembentukan BUMN ekspor ini sangat baik demi mengamankan penerimaan negara.

Namun, serupa dengan kasus Satgas PKH, buruknya pola komunikasi publik membangkitkan kembali trauma kelam masa lalu, khususnya memori industri terhadap Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru.

Dulu, BPPC didirikan dengan narasi ideal menyejahterakan petani.

Namun kenyataannya, lembaga tersebut justru memonopoli, merugikan petani cengkeh, dan membuat raksasa industri rokok saat itu seperti Bentoel dan Djarum kelimpangan. Kemiripan pola ini memicu ketakutan kolektif di industri sawit saat ini.

Pemerintah perlu ingat bahwa pada era 2000-an, Indonesia pernah menikmati berkah capital outflow industri sawit dari Malaysia.

Saat itu, para pengusaha Malaysia hengkang dan memindahkan modalnya ke Indonesia karena pemerintah setempat gagal memberikan rasa aman dan nyaman berinvestasi.

Kini roda berputar. Jika pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran lalai menjaga iklim investasi dan kenyamanan berusaha di dalam negeri, bukan tidak mungkin sejarah akan berbalik.

Modal dari industri sawit kita akan terbang ke luar negeri, terutama ke negara-negara Afrika di sepanjang garis ekuator yang saat ini tengah menggelar karpet merah untuk menyambut mereka.

Jika pelarian modal itu benar-benar terjadi, maka yang menanggung kerugian besar adalah kita semua.