Minggu, 21 September 2025

BLT Mitigasi Risiko Pangan Belum Kunjung Cair, Menko Airlangga: Masih Lihat Postur APBN

Seharusnya BLT Mitigasi Risiko Pangan itu diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp 600.000.

Nitis Hawaroh/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. BLT Mitigasi Risiko Pangan itu diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp 600.000. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto berpendapat, pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang tak kunjung cair itu lantaran pemerintah tengah meninjau postur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Padahal, seharusnya BLT Mitigasi Risiko Pangan itu diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp 600.000.

"BLT Mitigasi Risiko Pangan kita masih liat seluruh postur APBN," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Ali Wardhana, dikutip Selasa (23/4/2024).

Baca juga: BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 Rp 600 Ribu Segera Cair, Siapkan KTP untuk Cek Penerimanya

Selain itu, Airlangga membantah terkait anggapan adanya kendala dalam proses pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut. Sebab dia menilai anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada.

Meski begitu, dia juga belum memastikan kapan bantuan tersebut akan cair.

"Nggak ada sebetulnya, nggak ada kendala," tutur dia.

Sebagai informasi, nasib BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi tidak jelas setelah diumumkan oleh pemerintah pada Januari lalu.

Mengutip Kompas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam gelaran Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi mengatakan, pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran terkait program BLT Mitigasi Risiko Pangan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Program BLT Mitigasi Risiko Pangan memang baru diputuskan dan diumumkan pemerintah pada Januari lalu. Dengan demikian, anggarannya tidak termasuk ke dalam anggaran program bantuan sosial (bansos) semula tahun ini, yang perumusannya dilakukan pada tahun lalu.

"Kementerian Keuangan belum dapat dokumen untuk eksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani, dalam Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan