Kamis, 11 September 2025

Super Holding Danantara

Pengamat: Kegagalan BUMN Besar di Bawah Danantara Bisa Merambat ke Perusahaan Lainnya

Pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi serta tata kelola perusahaan terintegrasi disebut harus betul-betul dilaksanakan.

Tribunnews/Jeprima
PELUNCURAN DANANTARA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Presiden Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, mewanti-wanti (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa menjadi bumerang bagi perekonomian RI.

Hal itu jika BUMN besar di bawah Danantara mengalami kegagalan, bisa berimbas pada perusahaan plat merah lain.

Ada tujuh BUMN besar yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional.

Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Baca juga: Dewan Penasihat Danantara Diisi Mantan Presiden RI, Orang Asing Jadi Bagian Pengawas

Menurut Herry, kegiatan korporasi yang terorkestrasi biasanya akan bekerja bersama-sama dalam satu irama untuk mewujudkan sebuah proyek besar, misalnya soal ketahanan energi.

"Nah, kalau ada yang bermasalah, ibaratnya kalau satu bautnya copot, maka komponen lainnya akan lemah dan berpeluang ambruk. Kegagalan di BUMN besar di bawah Danantara bisa merambat ke BUMN lainnya," katanya kepada Tribunnews, dikutip Selasa (25/2/2025).

Maka dari itu, kata dia, Danantara jangan hanya menyiapkan rancangan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang untuk BUMN.

Danantara disebut juga perlu menyiapkan tata kelola dan manajemen risiko terintegrasi.

Pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi serta tata kelola perusahaan terintegrasi disebut harus betul-betul dilaksanakan.

Contohnya seperti pada perbankan di Indonesia yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jangan biarkan ada keputusan yang dibuat oleh satu orang atau satu ruangan. Sepatutnya lebih dari satu agar ada saling kontrol dan meminimalisir potensi conflict of interest," ujar Herry.

Ia sendiri memandang dengan adanya Danantara, BUMN bisa bekerja lebih profesional dan maksimal.

BUMN disebut tak akan lagi terbebani birokrasi, sebab perlakuannya seperti perusahaan swasta.

"Semantara Danantara menjadi pemegang saham bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN," ucap Herry.

Selain itu, BUMN disebut akan memiliki arah dan fungsi yang lebih jelas. Mereka akan masuk dalam ekosistem yang mendorong pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan