Pemerintah Siapkan 6 Paket Insentif, Diskon Tarif Listrik hingga Tiket Pesawat, Berlaku Mulai 5 Juni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan enam paket insentif untuk masyarakat, mulai diskon tarif listrik, diskon harga tarif tiket pesawat hingga bantuan subsidi upah (BSU). Insentif ini berlaku mulai 5 Juni 2025 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, saat ini pihaknya tengah meminta kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tersebut.

"Jadi kita akan siapkan ada 6 paket, sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden, sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai," kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, dikutip Sabtu (24/5/2025).

Airlangga merincikan, insentif itu meliputi diskon listrik, diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, subsidi motor listrik, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan sosial pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan nanti akan diberlakukan per 5 Juni. Termasuk terkait dengan transportasi, kemudian terkait dengan bantuan untuk pangan," jelas dia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemberian paket insentif ini dilakukan untuk membangun daya beli masyarakat sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini.

"Karena kan Ramadan dan idul Fitri kan sudah yang geser ke quarter 1 dan di awal quarter 2 kemarin. Makanya event berikutnya tinggal liburan sekolah Juni-Juli, dan gaji ke-13 kan nanti," jelas Susi.

Susi menyebut periode paket insentif ini diproyeksikan akan lebih panjang dibandingkan saat Libur Ramadhan dan Idul Fitri. Sebab, paket ini sejalan dengan momentum libur sekolah. 

Baca juga: Bursa CPO Masih Sepi Peminat, Pemerintah Pancing dengan Paket Insentif

"Ya perkiraan, nanti kan masing-masing ada periode, ada itu hitung-hitungan nya nanti. Sekarang sedang difinalisasi di Kementerian Lembaga," paparnya.

Daya Beli Masyarakat Memang Terus Melemah

Pemerintah saat ini menghadapi pelemahan daya beli masyarakat yang makin menjadi-jadi, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh di mana-mana dan sepinya pusat perbelanjaan, toko ritel modern sampai penjualan tekstil di pasar tradisional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Shinta W Kamdani mengatakan, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melemah.

"Pada kuartal I 2025, konsumsi hanya tumbuh sebesar 4,89 persen, yang merupakan capaian terendah dalam lima kuartal terakhir."

"Padahal, kuartal ini mencakup periode Ramadan, momentum yang biasanya menjadi pendorong belanja masyarakat," ungkap Shinta dalam Media Briefing Apindo Indonesia Quarterly Update di Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Shinta menambahkan, fakta ini mencerminkan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama di kelompok pendapatan menengah ke bawah.