Pemerintah 'Hujani' Insentif ke Masyarakat, Diskon Tarif Listrik hingga BSU, Ekonomi RI Mau Anjlok?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk masyarakat, mulai diskon tarif listrik hingga bantuan tunai.

Insentif tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.

Pertama, diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

Kedua, potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 6 Paket Insentif, Diskon Tarif Listrik hingga Tiket Pesawat, Berlaku Mulai 5 Juni

Ketiga, diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

Keempat, tambahan alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025.

Kelima, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

Keenam, perpanjangan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

Keenam stimulus yang saat ini sedang difinalisasi dan rencananya akan diluncurkan pada 5 Juni 2025. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pemberian insentif ini memperlihatkan pemerintah mulai khawatir terhadap melemahnya daya beli masyarakat.

"Ini mencerminkan adanya kekhawatiran (pemerintah) terhadap melemahnya daya beli masyarakat," kata Yusuf kepada Tribunnews, Minggu (25/5/2025).

Menurutnya, ini dinilai bukan bentuk insentif biasa, tetapi bisa dilihat sebagai respons terhadap tekanan konsumsi domestik yang tak kunjung pulih setidaknya sejak tahun lalu.

Yusuf menjelaskan, pada triwulan II tahun ini hampir tidak ada momen musiman yang biasanya mendongkrak belanja masyarakat seperti Ramadan atau Lebaran.

Artinya, kata dia, potensi perlambatan konsumsi rumah tangga sangat besar bila tidak diintervensi pemerintah. Sinyal ini sudah terlihat dari data penjualan ritel yang stagnan.

"Jadi, paket insentif ini memang terlihat sebagai langkah darurat untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak anjlok lebih dalam," ujar Yusuf.